Sonora.ID - Pandemi Covid-19 berdampak pada beberapa sektor, salah satunya perekonomian negara.
Beberapa waktu lalu pemerintah melalui Perppu No.01 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi corona telah menambahkan anggaran belanja dan pembiayaan APBN 2020 dengan total penambahan sebesar Rp. 405,1 Triliun, juga pelebaran defisit mencapai 5% lebih.
Selain itu, terdapat pengaturan mengenai dana desa yang dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai dan penanganan pandemi corona.
Wakil ketua MPR RI Zulkifli Hasan atau yang biasa disapa Zulhas ini mengatakan bahwa MPR mendukung divisi anggaran yang melahirkan Perppu menjadi 5% lebih defisit anggaran.
Baca Juga: Wakil Ketua MPR RI Minta Jajaran Presiden Satu Komando dalam Memberikan Informasi Covid-19
Zulhas juga menyebut jika MPR pun juga telah memotong anggarannya sekitar 36 Miliar untuk penanganan covid-19.
Zulhas berharap agar anggaran tersebut segera diterima masyarakat.
"Kami juga di MPR sudah dipotong kalo tidak salah 36 M ditarik kembali untuk menghadapi covid-19. Jadi anggaran realokasi itu diutamakan untuk segera sampai kepada masyarakat yg sekarang sangat membutuhkan," ucap Zulhas.
Dirinya mengharapkan jika bantuan tersebut bisa segera tersalurkan kepada mereka yang di PHK yang di rumah tidak bekerja dan sebagainya.
Bantuan diutamakan dana dari realokasi anggaran untuk difokuskan menangani Covid-19, sementara anggaran terkait pelebaran defisit tersebut akan dijadikan cadangan terakhir jika resiko semakin tinggi serta dampak semakin meluas.
Baca Juga: Antisipasi Penolakan, Pemprov Kalsel Siapkan Dua Hektar Lahan Pemakaman