Find Us On Social Media :
Pemprov) Jawa Barat (Jabar) intens mendistribusikan bantuan sosial (bansos) provinsi ke 27 kabupaten/kota. (Dok. Humas Jabar)

Pemprov Jabar Klaim Distribusikan Bantuan Sosial Sebelum Lebaran

Indra Gunawan - Minggu, 17 Mei 2020 | 13:10 WIB

Bandung, Sonora.ID - Hingga saat ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) intens mendistribusikan bantuan sosial (bansos) provinsi ke 27 kabupaten/kota, baik kepada Keluarga Rumah Tangga Sasaran (KRTS) Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan KRTS non DTKS penerima bansos.

Berdasarkan keterangan, dijelaskan bahwa Kepala Dinas Industri dan Perindustrian (Indag) Provinsi Jabar Mohammad Arifin Soedjayana menyebut bahwa penyaluran bansos provinsi Jabar sudah dilakukan ke seluruh daerah supaya dampak sosial dan ekonomi akibat pandemi Covid-19 dapat tertangani.

"Sampai hari ini (Sabtu) jam 12.00 WIB, paket bansos yang sudah disalurkan sebanyak 240.426 paket. Saat ini sedang diupayakan penyaluran paket bantuan, baik dari data DTKS dan non DTKS, tahap pertama selesai tanggal 23 Mei 2020 sebelum Idulfitri," ucap Arifin di Bandung, Sabtu (17/5/2020).

Baca Juga: Kabar Baik, Pasien Covid-19 di Provinsi Jawa Barat Tercatat 242 Orang

Terkait penyaluran bansos, Arifin mengemukakan ada sejumlah kendala saat proses pendistribusian. Selain proses verifikasi dan validasi data penerima bansos yang memerlukan waktu, lokasi penerima bansos dan penolakan dari masyarakat maupun aparat menjadi salah satu kendala yang mesti diatasi.

"Kalau di perkotaan (penyaluran) cepat ya, tapi di daerah-daerah yang terpencil itu butuh waktu dan tenaga ekstra. Beluk lagi bila ada penolakan penyaluran dari masyarakat maupun aparat, hal ini membuat target penyaluran menjadi mundur dan tidak dapat diselesaikan sesuai waktu yang disepakati," tambahnya.

Untuk menyelesaikan kendala tersebut, pihaknya intens berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dan TNI/POLRI. Tujuannya agar pendistribusian berjalan optimal.

 Arifin menambahkan, pendataan penerima bantuan sosial di Jabar bukan perkara mudah karena ada delapan jenis bantuan dari instansi yang berbeda-beda. Pendataan secara berjenjang dan keterlibatan semua pihak amat krusial. Selain agar tepat sasaran dan berkeadilan, polemik di masyarakat dapat ditekan, terutama saat pendistribusian.