Sonora.ID - Kebijakan new normal di Indonesia menuai polemik berbagai pihak di Tanah Air. Banyak dari mereka yang pro, namun tak sedikit juga yang kontra dengan kebijakan tersebut.
Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memutuskan kebijakan new normal agar roda perekonomian Indonesia terus berputar. Selain itu, pihak pemerintah juga menilai dengan new normal bisa menekan PHK massal.
Para ahli telah memperingatkan bahwa pendekatan prematur untuk pemulihan ekonomi dapat berisiko mengekspos orang Indonesia terhadap wabah lebih lanjut dan gangguan ekonomi jangka panjang yang lebih dalam.
Pakar tanggap darurat terkemuka, Dr. Corona Rintawan mengatakan kepada Asia Times bahwa pandemi Covid-19 telah membuat Pemerintah Indonesia terpuruk. Bulan lalu, ia meninggalkan Satuan Tugas Nasional Covid-19 Indonesia.
Ia juga menegaskan bagaimana arahan new normal bisa mengundang lebih banyak infeksi dan kebingungan, alih-alih membuat kurva membaik dan aman.
Baca Juga: New Normal, Pendidikan di Jawa Tengah Kembali Dibuka dengan Syarat...
"Kami punya kekurangan kronis dalam tes dan pelacakan. Kapasitas kami untuk melakukan tes PCR jauh dari target 20 ribu tes per hari. Namun, sekarang semuanya dilonggarkan, ekonomi sedang digenjot, sekolah dibuka kembali, peribadahan massa diizinkan, semuanya atas nama narasi 'New Normal'," jelas dr Corona melansir Asia Times, Rabu (10/6/2020).
“Tampaknya kementerian berusaha menunjukkan dukungan mereka kepada presiden dengan berlomba menerapkan konsep new normal ini dalam waktu sesingkat mungkin, terlepas dari apakah masyarakat siap atau apakah langkah-langkah itu bahkan diperlukan,” tambahnya.
Dia menambahkan, tanpa peraturan dan sanksi yang jelas bahwa kebijakan new normal hanya akan menjadi isapan jempol untuk membuka kembali perekonomian sementara mengabaikan saran ahli ilmiah yang memperingatkan pemerintah agar tidak meremehkan skala infeksi, kematian dan kemungkinan gelombang baru infeksi massal. Pemerintah mengakui lebih dari 1.000 kasus harian baru pada 6 Juni 2020.
Pada akhir Mei, Gugus Tugas Nasional Covid-19 melaporkan sekitar 300.545 tes telah dilakukan untuk 205.165 orang. Ini menempatkan level pengujian Covid-19 di negara itu sekitar 1.100 per juta. Ini kira-kira setara dengan Afghanistan, rumah bagi salah satu tingkat pengujian terendah di dunia.
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah mengumumkan rakit lain dari pendanaan stimulus ekonomi Covid-19 hingga USD 48 miliar. Sekitar USD 6,3 miliar, atau 13% dari dana ini, diperuntukkan untuk layanan kesehatan.
Namun Covid-19 pengujian cepat dan PCR tidak disediakan secara gratis atau pada skala yang diperlukan untuk layanan kesehatan dan darurat Indonesia untuk secara akurat mengukur atau menganalisis jumlah infeksi di negara ini. Mereka juga tidak siap untuk dengan cepat mengidentifikasi dan dengan demikian mengandung timbulnya gelombang baru epidemi.