Makassar, Sonora.ID - Legislator Sulawesi Selatan (Sulsel) menerima banyak keluhan masyarakat terkait melonjaknya iuran listrik pada bulan Mei lalu.
Bahkan belum lama ini, masyarakat beramai-ramai mendatangi kantor DPRD Sulsel untuk mencari solusi atas permasalahan tersebut.
Masyarakat manganggap PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) tidak pernah memberikan jawaban yang logis terkait pembengkakan tarif listrik tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Untuk itu, pihak dewan melalui Komisi D DPRD Sulsel akan memanggil pejabat PLN wilayah Sulsel untuk dimintai keterangan.
Anggota Komisi D DPRD Sulsel Edy Manaf menyayangkan adanya kenaikan tarif listrik hingga 80 persen di tengah krisis akibat pandemi Covid-19.
"PLN seharusnya bisa memberi keringanan kepada masyarakat yang saat ini berada dalam kesulitan,"ujar Edy Manaf saat ditemui di Kantor DPRD Sulsel, Kamis (11/6/2020).
Ia pun menyarankan agar pihak PLN melakukan pendataan pemakaian secara profesional bukan secara acak yang mengakibatkan masyarakat merugi.
Edy menuturkan, sebelum memanggil PLN, dalam waktu dekat pihaknya berencana akan membawa masalah tersebut dalam rapat Internal.
Terpisah, Manager Komunikasi PLN Induk Wilayah Sulselrabar Eko Wahyu Prasongko tak menampik adanya kenaikan tarif yang dikeluhkan masyarakat. Eko berdalih, kenaikan tersebut dikarenakan pihaknya membatasi petugas pencatat meteran listrik selama adanya pandemi Covid-19.
Kendati demikian,pihaknya menjamin bagi pelanggan yang mengalami lonjakan tagihan tidak sesuai pemakaian, selisih tagihannya akan dikompensasikan untuk tagihan bulan berikutnya.
"Bagi yang belum membayar, tagihannya akan dikurangi biayanya sesuai pemakaiannya," jelas Eko.
Sementara terkait aduan, pihaknya sudah memberikan beragam kemudahan. Seperti menghubungi call center PLN, media sosial PLN, atau datang ke kantor pelayanan terdekat.