Find Us On Social Media :
Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah Akuntabilitas Percepatan Penanganan Covid-19 Se-Sulsel bersama jajaran Forkopimda Sulsel dan Koordinator dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK Wilayah VIII, Selasa (30/6) di Makassar. (Dok Humas Pemprov Sulsel)

Awasi Anggaran Covid-19, Pemprov Sulsel Libatkan Inspektorat dan Kejaksaan Tinggi

Dian Mega Safitri - Rabu, 1 Juli 2020 | 08:00 WIB

Makassar, Sonora.ID - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan merilis realisasi anggaran untuk tiga kegiatan prioritas penanganan Covid-19 melalui Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah Akuntabilitas Percepatan Penanganan Covid-19 Se-Sulsel bersama jajaran Forkopimda Sulsel dan Koordinator dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK Wilayah VIII, Selasa (30/6) di Makassar.

Dalam rapat tersebut, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah melaporkan, pihaknya menyiapkan anggaran penanganan Covid-19 senilai Rp500 Miliar. Jumlah ini difokuskan pada tiga kegiatan prioritas yakni penanganan kesehatan dan keselamatan dengan realisasi Rp130 miliar dari anggaran yang disediakan Rp291,741 miliar.

Untuk penyediaan jaring pengaman sosial telah terelasasi sebesar Rp16, 301 miliar dari anggaran yang tersedia senilai Rp24,801 miliar. Sedangkan penanganan dampak sosial ekonomi dengan alokasi anggaran tersedia Rp 183 miliar, hingga kini belum direalisasikan.

Baca Juga: PT Maruki Sumbang 30.000 Masker Medis untuk Gugus Tugas Covid-19 Sulsel

Nurdin menegaskan, realokasi dan refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19 di Sulsel menerapkan prinsip akuntabilitas dengan pendampingan langsung dari Inspektorat dan Kejaksaan Tinggi. Pendampingan ini, kata Nurdin, termasuk pada penyaluran berbagai bantuan yang masuk melalui Pemprov Sulsel.

"Sulsel walaupun refocusing Rp500 miliar, setengah saja belum terpakai, karena rasa gotong royong tinggi di Sulsel, saat ini ventilator ada 45 unit, yg digunakan baru dua, masih ada cadangan bantuan 5, tambah 2 lagi, ini semua betul-betul menggunakan prinsip akuntabilitas pendampingan dari inspektorat dan kejaksaan tinggi," terang Nurdin Abdullah.

Kendati demikian, menurut Nurdin, anggaran besar yang tersedia saat ini tidak dapat menuntaskan penanganan Covid-19 tanpa komitmen masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan dengan penuh disiplin dan tanggung jawab.