Find Us On Social Media :
Ibu Hamil Tak Mampu ber-KTP Surabaya Dapat Jampersal ()

Ibu Hamil Tak Mampu ber-KTP Surabaya Dapat Jampersal

Budi Santoso - Rabu, 7 Oktober 2020 | 14:45 WIB

Surabaya, Sonora.ID - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menerbitkan Peraturan Wali Kota (Perwali) Surabaya Nomor 45 Tahun 2020. Perwali itu mengatur tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Jaminan Persalinan (Jampersal) di Kota Surabaya.

Program Jampersal ini bertujuan untuk meningkatkan fasilitas pelayanan kesehatan bagi ibu hamil (bumil) serta menurunkan angka kematian ibu dan anak.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan, tujuan Program Jampersal yang dimaksud dalam Perwali 45 tahun 2020 ini untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten.

Baca Juga: Peringati HUT ke-75 TNI Kodim 1303 Bolmong Gelar Bakti Sosial Donor Darah

Selain itu pula untuk meningkatkan jumlah persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten. Kemudian, untuk menurunkan kasus komplikasi pada ibu hamil, bersalin dan nifas, serta bayi baru lahir.

"Jaminan persalinan itu kan sudah kita lakukan beberapa tahun. Nah, itu sasarannya adalah ibu-ibu hamil yang tidak punya jaminan (kesehatan). Misalnya seperti BPJS, seperti SKM. Nah, itu yang ditanggung oleh pemerintah kota," kata Febria di Balai Kota Surabaya, Selasa (06/10/2020).

Program Jampersal ini diberikan kepada warga Surabaya yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK), meliputi ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, dan bayi baru lahir. Sedangkan untuk sasarannya adalah warga Surabaya yang memiliki kriteria miskin dan tidak memiliki jaminan kesehatan.

Baca Juga: Diknas Kota Semarang: Pembelajaran Tatap Muka Ditunda Hingga Semarang Zona Hijau

Kemudian, warga miskin yang memiliki jaminan kesehatan namun tidak aktif, serta terlantar.