SONORA.ID - World Development Report Bank Dunia pada 2019, mengukur empat parameter global untuk mengetahui kualitas dan daya saing sumber daya manusia. Kesemuanya menempatkan Indonesia pada posisi mengkhawatirkan. Persoalan di hulu yang menyebabkan rendahnya budaya baca dan kini menjadi fokus Perpustakaan Nasional di 2021.
Pertama Human Development Index, dimana pada 2018 menempatkan Indonesia pada posisi 116 dari 146 negara di dunia (0,694). Hanya naik 3 poin dari sebelumnya 0,691 pada 2017. Kedua, peringkat Global Innovation Index 4.0 pada 2019 menaruh Indonesia pada peringkat 85 dunia (29,72), di bawah negara Filipina meskipun di atas negara Kamboja.
Ketiga, Human Capital Index 2018 yang menempatkan ranking Indonesia 0,535, di bawah Vietnam, Thailand, dan Filipina, meski masih unggul di atas India, Kamboja, dan Laos. Dan keempat, angka Global Competitiveness Index 4.0 pada 2019 berada di posisi 50 dari 113 negara yang di survei. Angka global competitiveness Indonesia pada 2019 justru mengalami penurunan 3 poin menjadi 64,6 dari semula 64,9. Secara umum, bisa dikatakan kalau kualitas dan daya saing SDM Indonesia masih tertinggal dari negara ASEAN seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand.
"Data tersebut adalah fakta. Rendahnya budaya baca mengakibatkan rendahnya literasi. Padahal, literasi merupakan kunci untuk berdaya saing, " ujar Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando pada kegiatan Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat (PILM) dan penandatanganan Memorandum of Understanding (MOU) dengan Pemprov Riau, Pemkot Pekanbaru, dan 15 perguruan tinggi se-provinsi Riau di Universitas Lancang Kuning, Selasa, (26/1/2021).
Perbaikan sisi hulu seperti regulasi pemerintah, dukungan dana, distribusi bahan bacaan yang merata, hingga pemenuhan kebutuhan koleksi yang sesuai kebutuhan masyarakat akan menaikkan angka literasi di masyarakat (sisi hilir) secara nasional.
"Berhenti mengeluh untuk masyarakat yang termarjinalkan. Cita-cita para pemimpin dunia selalu sama yakni mengantarkan masyarakat sejahtera. Dan tugas kita saat ini adalah memastikan sisi hulu berperan optimal dan berfungsi baik. Memastikan kebutuhan bahan bacaan bagi 270 juta penduduk terpenuhi, minimal sesuai standar UNESCO, " lanjut Syarif Bando.
Idealnya, dengan alokasi pendidikan sebesar 20 persen dari APBN, persoalan bahan bacaan bisa teratasi bertahap. Mencari buku identik dengan mencari ilmu pengetahuan. Dan kampus merupakan salah satu institusi yang diharapkan bisa menjadi ujung tombak dalam upaya memenuhi ilmu pengetahuan yang sesuai kebutuhan masyarakat.
Pelaksana Harian Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau Masrul Kasni mengharapkan kegiatan PILM dan MoU ini momentum kebangkitan literasi di Riau. Menurut Sekda, perpustakaan adalah tempat pembelajaran dan kemitraan masyarakat yang dikelola secara profesional untuk keadilan masyarakat.
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di evolusi Industri 4.0 merupakan hasil proses gabungan otomatisasi dan siber yang mendorong lahirnya perpustakaan modern.
"Bangsa yang maju bukan soal sumber daya alam yang melimpah tetapi yang mambu memberdayakan masyarakat untuk melek literasi. Perpustakaan memainkan peran penting menciptakan masyarakat berkualitas. Ekosistem pengetahuan di perpustakaan membentuk fondasi yang kokoh bagi kelangsungan peradaban.
Literasi di era saat ini tidak bicara kemampuan membaca dan menulis. Derasnya informasi yang beredar di masyarakat tidak menjamin kepintaran seseorang karena ukuran literasi terletak pada kepahaman dan kedalaman pengetahuan yang dimiliki.
"Ikhtiar perbaikan di hulu harus cepat. Tidak bisa perpustakaan bergerak sendiri. Harus sinergitas. Jika literasi berhasil dinaikkan, maka prediksi Komite Ekonomi Nasional (KEN) pada 2012 bahwa Indonesia akan berpeluang menjadi salah satu dari enam negara maju yang diperhitungkan bisa terwujud, " pungkas Wali Kota Pekanbaru Firdaus.