SONORA.ID - Komisi X DPR RI mendorong Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI untuk bersinergi dengan kementerian lain guna meningkatkan literasi Indonesia.
Hal ini terungkap dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi X DPR RI dengan jajaran Perpusnas, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), serta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).
Rapat Dengar Pendapat diselenggarakan untuk membahas upaya peningkatan literasi dan dukungan dari kementerian/lembaga sesuai fungsi dan tugas masing-masing.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih memberikan sejumlah catatan untuk Perpusnas dan kementerian/lembaga (K/L) lainnya terkait program literasi yang sudah dimiliki masing-masing instansi, sehingga program dan anggarannya tepat sasaran.
Menurut Fikri, peningkatan literasi harus dapat diukur. Karenanya, Perpusnas bersama dengan kementerian lainnya didorong agar membuat indikator capaian literasi yang terintegrasi.
Selain itu, Perpusnas dan K/L lainnya diminta menyusun peta kebutuhan bahan pustaka dan skema akselerasi pengadaan serta pendistribusian bahan pustaka ke perpustakaan di daerah.
“Kementerian/lembaga yang belum melakukan kerja sama dengan Perpusnas RI untuk segera melakukan kerja sama dalam bentuk MoU untuk peningkatan literasi di daerah,” kata Fikri, Selasa (2/2/2021).
Perpusnas juga didorong meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah.
“Dalam upaya menngkatkan literasi dan memberdayakan komunitas-komunitas literasi di daerah,” tambah Politisi PKS itu.
Sementara itu Wakil Ketua Komisi X DPR RI Agustina Wilujeng Pramestuti, program literasi di Indonesia sudah baik, namun dinilai belum bisa mencapai yang dibutuhkan.
Menurutnya, kegemaran membaca bisa dipicu melalui keteladanan. Dia mengusulkan agar pegawai negeri sipil didorong menjadi teladan dengan membaca minimal tiga buku setiap tahun, di luar buku bacaan wajib sesuai tugasnya.