Makassar, Sonora.ID - Pakar pemerintahan Universitas Hasanuddin, Andi Lukman Irwan mempertanyakan indikator yang digunakan dalam pencopotan Rusmayani Majid sebagai Kepala Dinas Pariwisata Kota Makassar.
Alat ukur itu perlu dijelaskan ke publik dan secara transparan agar tidak muncul banyak prasangka dan praduga.
"Saya kira Pj walikota secara terbuka harus menyampaikan indikator kinerja yang menjadi alat ukur," katanya saat dihubungi, Kamis (4/2/2021).
Lukman membenarkan seorang ASN yang menduduki jabatan pimpinan tinggi bisa dicopot dengan sejumlah alasan, namun tidak serta merta langsung diterapkan.
Baca Juga: Pj Wali Kota Makassar Ungkap Alasan Copot Kepala Dinas Pariwisata
Hal itu harus melalui berbagai tahapan, seperti terlebih dahulu dimintai keterangan dan klarifikasi.
"Kemudian diberhentikan dari jabatannya, evaluasi seperti apa. Ada proses klarifikasi yang kemudian mendahui proses pemberhentian itu," jelasnya.
Dalam persoalan gagal cairnya dana hibah pariwisata, pimpinan sebaiknya jangan asal tuding. Termasuk hanya menyalahkan salah satu pihak.
Lukman juga memandang dalam menyikapi setiap kesalahan yang dilakukan bawahan, perlu dilakukan kajian yang menyeluruh.
Baca Juga: Disalahkan Soal Dana Hibah Pariwisata, Rusmayani Kecewa Jabatannya Dicopot