Palembang, Sonora.ID – Sebagai upaya menghindari tindak praktek korupsi, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Firli Bahuri meminta kepala daerah tidak mempersulit urusan perizinan usaha, tambang, dan investor.
Mantan Kapolda Sumsel ini menilai, kasus korupsi banyak terjadi pada perizinan usaha.
“Kita khawatirkan investor tidak mau masuk ke daerah kita apabila perizinan masih dipersulit. Karena fakta empirisnya, banyak terjadi kasus korupsi itu ada di perizinan usaha, tambang, investor sehingga kami minta kepala daerah tidak mempersulit perizinan dan berusaha. Karena dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi ada tiga pilar yaitu belanja negara melalui APBN dan APBD, Konsumsi masyarakat dan iklim investasi,” ujar Firli, Jum’at (16/04).
Baca Juga: KPK Bakal Telusuri Harta Kekayaan Kepala Bapenda Makassar
Firli mengatakan, investasi akan membuka lapangan pekerjaan dan menambah penghasilan masyarakat dan meningkatkan daya beli masyarakat.
“Jadi penting sekali bagi kepala daerah untuk tidak mempersulit perizinan usaha bagi investor,” katanya.
KPK juga menyadari bahwa menghentikan korupsi harus dibantu elemen masyarakat, dan di daerah garda terdepan Gubernur, Bupati, Walikota.