Makassar, Sonora.ID - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyampaikan hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan atas LKPD Kota Makassar tahun 2020.
Kepala Inspektorat, Zainal Ibrahim mengatakan ada 16 temuan permasalahan dalam dokumen laporan hasil pemeriksaan (LHP). Rekomendasi tersebut perlu ditindaklanjuti pimpinan pemerintahan.
"Ada 16 poin yang menjadi catatan," ujarnya saat jumpa pers di Balaikota, Senin (31/5/2021). Berikut rinciannya dalam dokumen yang dihimpun :
Baca Juga: Serapan Anggaran 30 SKPD di Makassar Rendah, Ada yang Belum Sampai 1 Persen
1. Pemerintah Kota Makassar Menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tidak Sesuai Perda APBD.
2. Kesalahan Penganggaran atas Belanja Modal dan Belanja Barang pada OPD Pemerintah Kota Makassar.
3. Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Pemerintah Kota Makassar Tidak Sesuai Ketentuan.
4. Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah tidak sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 dan Peraturan Walikota.
Baca Juga: Wali Kota Makassar Perkenalkan Mobil Covid Hunter, Dilengkapi Fasilitas Ini