Banjarmasin, Sonora.ID – Lama tak terdengar, pengungkapan kasus dugaan pemalsuan dokumen yang dilaporkan Komisioner KPU Banjar, Abdul Aziz, rupanya masih berlanjut.
Polda Kalsel memastikan Kasus dugaan pemalsuan dokumen yang menjadi bukti Tim Hukum Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalsel, Denny Indrayana – Difriadi Darjat (H2D) di persidangan sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK) itu masih diproses.
Kabid Humas Polda Kalsel, Kombes Pol M. Rifai mengaku, saat ini penyidik masih melakukan pengumpulan sejumlah keterangan pihak terkait.
"Masih dalam proses penyidikan, penyidik masih memerlukan waktu untuk melakukan pengembangan dan mengumpulkan bukti-bukti,” tegas Rifai.
Rifai juga mengakui saat ini penyidik masih melakukan pengumpulan alat bukti dan memintai sejumlah keterangan pihak terkait. Tidak menutup kemungkinan penyidik juga akan meminta keterangan hakim MK terkait hal tersebut.
Baca Juga: Andalkan Sosialisasi, Pemilih di Banjarmasin Selatan Meningkat Saat PSU
"Tergantung perkembangan dari penyidik (apakah perlu meminta keterangan hakim MK),” bebernya.
Sebelumnya, Komisioner KPU Kabupaten, Banjar Abdul Muthalib melaporkan dugaan pemalsuan dokumen yang ditunjukkan oleh saksi yang dihadirkan oleh paslon nomor urut 02 di Pilgub Kalsel, Denny Indrayana dan Difriadi, saat persidangan perselisihan hasil pemilihan umum Pilgub Kalsel di MK.
Dokumen yang dimaksud adalah surat pernyataan yang menyebut terjadinya rekayasa perolehan suara pada Pilgub Kalsel Tahun 2020 di Kabupaten Banjar dan mencantumkan nama Abdul Muthalib sebagai Anggota KPU Kabupaten Banjar.
Hakim MK sendiri telah memutuskan digelarnya pemungutan suara ulang di tujuh kecamatan pada tiga kabupaten dan kota di Kalsel yang rencanannya digelar KPU pada 9 Juni 2021 lalu.
Baca Juga: Hadiri Rapat Pleno Rekapitulasi PSU, Ini harapan Pj Gubernur Kalsel