Banjarmasin, Sonora.ID – Pengalihan pengelolaan aset Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berupa gedung dan infrastruktur penunjang yang ada di Balai Latihan Kerja (BLK) kepada pemerintah pusat mendapatkan lampu hijau dari DPRD Provinsi.
Persetujuan itu disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kalimantan Selatan, Kamis (22/07) lalu, di Banjarmasin.
“Kita sengaja melepaskan aset BLK ini agar pengelolaannya langsung oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI,” tutur Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Roy Rizali Anwar kepada awak media saat itu.
Aset ini nantinya akan dikelola langsung oleh kementerian dan sudah sesuai dengan keinginan Presiden Joko Widodo, yang sebelumnya menyampaikan ingin membangun BLK di setiap provinsi.
Baca Juga: DPRD Kalsel Minta Lulusan PGMI Dapat Kesempatan yang Sama dalam CPNS
Sehingga BLK yang ada di provinsi ini pun dialihkan pengelolaannya agar lebih optimal dan menyamakan standar pelatihan yang akan diambil alih oleh pemerintah pusat.
“Diharapkan juga akan dibangun gedung baru untuk standarisasi BLK,” tambah Roy.
Ia juga meminta tak hanya gedung yang lebih bagus, namun juga peningkatan peralatan dan mesin penunjang pelatihan yang digunakan oleh calon tenaga kerja.
Sehingga kualitas tenaga kerja yang dihasilkan BLK dapat bersaing dan menempati industri-industri yang beraktivitas di provinsi ini. Hal ini juga berkaitan erat dengan SDM yang semakin berkualitas dari segi keahlian.
Baca Juga: Ingin IDI Kalsel Meningkat, DPRD Kalsel Dukung Dana Cadangan Pilkada