Jakarta, Sonora.ID - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) menolak aturan wajib sertifikasi CHSE(Cleanliness, health, Safety and Environmental Suistanablelity) dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemeparekraf).
Sekretaris Jenderal PHRI Maulana Yusran mengungkapkan, penolakan itu mengacu pada aturan CHSE yang akan menjadi mandetory yang akan terhubung dengan sistem perizinan Online Single Submission (OSS) sehingga bertentangan dengan upaya pemulihan (recovery) bisnis hotel dan restoran.
“Penolakan itu terjadi saat PHRI menerima hasil dari rapat koordinasi untuk pembukaan pariwisata Bali. Kita melihat disitu bahwa pemerintah akan mewajibkan sertifikasi mandiri CHSE menjadi mandatory karena akan bertaut dengan sistem perizinan Online Single Submission (OSS),” tutur Maulana Yusran melalui keterangannya.
Baca Juga: Semasa PPKM Darurat, Okupansi Hotel di Medan Anjlok di Bawah 10 Persen
Menurut Maulana, tidak ada sesuatu yang baru dari sertifikasi CHSE. Persyaratan ceklis yang harus dipenuhi di sertifikasi CHSE juga tak jauh beda dari sertifikasi lainnya, seperti sertifikasi usaha, sertifikasi laik sehat, sertifikasi profesi, hingga sertifikasi K3.
Lebih lanjut, katanya, sesuai dengan Undang-undang (UU) 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan, hotel dan restoran sudah diwajibkan untuk melakukan sertifikasi usaha yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi mandiri.
“Jadi sudah terlalu detail ngapain lagi kita harus pakai CHSE, karena kita paham dan kita sepakat tahun lalu 2020 CHSE itu digunakan untuk mentriger kembali, membangkitkan kepercayaan pasar tapi bukan merupakan sertifikasi yang dilakukan berulang. Kalau sertifikasi ini dilakukan berulang berarti akan ada over laping dengan sertifikasi usaha yang sudah kami lakukan berdasarkan UU 10 tahun 2009,” ungkapnya.
Baca Juga: Hotel di Palembang Dijual Online, PHRI Sumsel : Bukan Imbas Pandemi