Find Us On Social Media :
Presiden Jokowi memberikan pengarahan didepan alumni peserta PPRA dan PPSA Lemhannas di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (13/10/21) (Istimewa)

Presiden Jokowi Tegaskan Kembali Soal Green Economy Kepada Lemhannas

Jumar Sudiyana - Rabu, 13 Oktober 2021 | 23:34 WIB

Jakarta, Sonora.Id - Presiden Joko Widodo menegaskan kembali kekayaan alam Indonesia harus dikelola melalui Green Economy dan Blue Economy.

Keseriusan pemerintah terkait dengan Green Economy ditandai dengan akan dibangunnya Green Industrial Park seluas 20.000 ha yang berada di Kalimantan Utara pada bulan depan. Energi yang diperlukan untuk menghidupkan green industrial park akan diambilkan dari Sungai Kayan.

Hal tersebut ditegaskan Presiden Joko Widodo dalam pengarahannya kepada Alumni peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 62 dan peserta Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) 23 Lemhannas RI di Istana Merdeka, Rabu (13/10/2021).

Dalam kesempatan terpisah secara khusus Presiden meminta Edi Permadi, Koordinator Tim Kajian Sumber Kekayaan Alam (SKA) Lemhannas RI untuk segera memberi masukan soal Hilirisasi Mineral Strategis utamanya Nikel untuk dipelajari lebih lanjut.

Hadir dalam pengarahan itu, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, Letjen TNI (Pur) Agus Widjojo (Gubernur) dan didampingi Marsdya TNI Wieko Syofyan (Wakil Gubernur), Komjen Pol. Drs. Purwadi Arianto (Sestama), Reni Mayerni (Deputi Pengkajian Strategis), Laksda TNI Prasetya Nugraha (Deputi Pemantapan Nilai), Mayjen TNI Sugeng Santoso (Deputi Pendidikan), Edi Permadi ( Kordinator Tim Kajian Sumber Kekayaan Alam) dan AM Putut Prabantoro (Taprof Bid. Ideologi dan Sosbud). Sementara perwakilan para alumni PPRA 62 dan PPSA 23 yang hadir dalam pengarahan tersebut berjumlah 18 orang.

Dijelaskan Joko Widodo bahwa dalam mengelola sumber kekayaan alam Indonesia harus berpegang teguh pada prinsip ekonomi melalui green economy dan blue economy. Indonesia harus melakukan menjalankan ekonomi berkelanjutan dengan menjaga kelestarian alam. Selain itu, semua komiditas yang ada harus didorong hilirisasi dan industriliasasinya. Semua kekayaan alam Indonesia harus memiliki nilai tambahnya dengan membangun industri di dalam negeri. Indonesia tidak boleh lagi mengespor bahan mentah (raw material)

“Pembangunan green industrial park di Kalimantan Utara akan menggunakan energi dari Sungai Kayan. Semua menggunakan energi baru terbarukan. Sudah banyak yang antri untuk masuk kawasan ini. Seluruh produk keluaran dari kawasan ini adalah produk hijau dan energinya juga hijau. Dalam 10 tahun lagi, Uni Erop dan Ameria Serikat tidak mau membeli barang yang merupakan produk yang menggunakan energi batubara. Semua mengarah ke sana dan kita akan mendahului,” ujar Joko Widodo.

Baca Juga: Percepat Pemulihan Ekonomi Nasional, Wapres Minta Kemenkumham Reformasi Legislasi dan Regulasi

Presiden Joko Widodo menambahkan bahwa dalam 2-3 tahun, dari Indonesia akan bermunculan mobil listrik yang merupakan hasil kerjasama BUMN dengan swasta luar negeri. Nikel yang menjadi harta karun Indonesia harus diolah menjadi katoda baterai listrik dan stainless steel yang nanti diintegrasikan dengan industri otomotif. Indonesia memiliki peluang untuk membuat mobil listrik dan Indonesia tidak boleh kehilangan kesempatan untuk menggunakan momentum ini.

“Indonesia jangan ekspor lagi nikel dalam bentuk raw material. Stop ekspor barang mentah. Kita paksa BUMN, swasta kita atau dari luar negeri, untuk mendirikan industrinya di dalam negeri. Integrasi Krakatau steel dan baterai dan Industri turunan nikel dan industri otomotif. Krakatau steel sudah dapat membuat strip steel yang berguna untuk pembuatan body mobil. Inilah kesempatan jangan sampai hilang. Jadi fondasi Setelah pelarang ekspor nikel, akan disusul dengan bauksit dan bahkan juga sawit. Kekayaan alam kita harus mempunyai nilai tambah,” ujar Joko Widodo.

Ditegaskan juga oleh Presiden bahwa Indonesia harus berani melawan gugatan WTO. Pemerintah akan mempersiapkan pengacara-pengacara handal untuk melawan gugatan luar negeri. Selain itu, kekayaan laut Indonesia harus dikelola melalui blue economy.