Sonora.ID - Sama halnya dengan manusia yang hidup berdampingan dengan manusia lainnya, negara juga demikian. Karena semua negara yang ada di dunia pasti berdampingan dengan negara lain yang ada di sekitar negara tersebut.
Itu sebabnya ada hal-hal yang perlu disesuaikan antara negara-negara yang jaraknya berdekatan, khususnya terkait dengan perbatasan wilayah.
Hal yang sama terjadi pada Indonesia dengan Papua Nugini yang memang memiliki perbatasan darat yang sebenarnya sudah ditetapkan berdasarkan Hukum Internasional Uti Possidetis Juris, yang artinya suatu negara mewarisi wilayah penjajahnya.
Namun, kedua negara masih perlu melakukan penegasan dan rekontruksi pilar batas sebagai bentuk dari kerja sama perbatasan antar kedua negara tersebut.
Dalam perbincangan Radio Sonora FM dengan Kepala Badan Pengelola Perbatasan dan Urusan Luar Negeri Provinsi Papua, Suzana Wanggai menegaskan bahwa kerja sama perbatasan RI dan PNG selama ini ditangani melalui Forum Joint Border Committee.
“Kerjasama Perbatasan Indonesia dengan Negara Tetangga kita PNG, selama ini ditangani melalui Forum Joint Border Committee, yang diketuai oleh Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri,” jelas Suzana.
Apa peran Joint Border Committee (JBC)?
“JBC ini memiliki organ Sub-Committee, dibawahnya, yaitu: forum Technical Sub-Committee on Survey Demarcation dan Mapping (TSC SDM) yang diketuai oleh Direktur Wilayah Pertahanan, Kementerian Pertahanan, Forum Sub Committee on Security Matters (SC SM) yang diketuai oleh WAASOPS Panglima TNI, Forum Technical Sub Committee on Trade and Investment (TSC TI) yang diketuai oleh Direktur Perundingan Bilateral dan yang terakhir adalah forum Border Liaison Meeting (BLM), yang diketuai oleh Wakil Gubernur Papua,” sambungnya memaparkan.
Baca Juga: Mengenal Sengketa Batas Negara ketika Dua Negara Saling Klaim