Makassar, Sonora.ID - Pegawai sejumlah perusahaan daerah (perusda) milik pemerintah setempat bakal dikurangi.
Keputusan itu diambil pengelola melalui tim percepatan penataaan total BUMD. Menyusul dianggap terlalu banyak hingga menambah beban operasional.
Anggota tim Alimuddin Ilmar saat ditemui mengatakan langkah itu sesuai arahan Wali Kota, dimana menginginkan adanya efisiensi tanpa mengurangi pelayanan kepada masyarakat.
"Keinginan walikota jumlah personel se-efisien mungkin sehingga memberi kontribusi pendapatan dan pelayanan yang jauh lebih baik," ujarnya saat ditemui, Minggu (12/12/2021).
Baca Juga: Ini Identitas Penjabat yang Kelola BUMD di Makassar Usai Pemberhentian Direksi
Dia mencontohkan, saat ini ada 1.260 pegawai di perumda air minum atau PDAM. Disebut melebihi kapasitas atau overkapasitas dari ketentuan rasio.
Hal yang sama terjadi di perumda pasar, dengan beban operasional mencapai Rp1,6 miliar atau hampir sama dengan pendapatan yang diperoleh.
"PD pasar misal pendapatan Rp1,6 miliar itu pengeloaan Rp1,5 lebih, jadi semakin besar pendapatan laba diperoleh dia naikkan juga biaya operasional sehingga tidak memberi kontribusi yang maksimal,"
"Baru itu 620 orang jumlah pegawai PD Pasar, padahal kalau diukur itu kan punya kepala pasar dan pegawai, itu seharusnya tidak perlu sebesar itu," tambahnya.
Jumlah pegawai yang bakal terimbas kebijakan rasionalisasi tersebut masih diperhitungkan.
Aminuddin menambahkan, kebijakan itu untuk menambah kontribusi pendapatan ke pemerintah.
Baca Juga: Alasan Wali Kota Segel Kantor BUMD di Makassar Usai Copot Seluruh Direksi