Banjarmasin, Sonora.ID - Insiden kecelakaan yang melibatkan armada Barisan Pemadam Kebakaran (BPK), baru-baru ini kembali terulang.
Kejadian yang terjadi di kawasan Soetoyo S, ketika BPK ingin mengejar kebakaran di kawasan Yapahut di jalan Barito Hilir, Kec. Banjarmasin Barat, Rabu (05/1) siang.
Insiden ini pun kali pertama terjadi di Banjarmasin. Bahkan sebelumnya kejadian kecelakaan menewaskan salah seorang warga, pada bulan Mei 2021 lalu.
Plt Kepala Bidang Damkar di Satpol PP dan Damkar Kota Banjarmasin, Misranudin mengaku cukup menyayangkan terulangnya peristiwa itu.
Karena pihaknya bersama dengan kepolisian, sudah bekerja ekstra maksimal untuk mengimbau dan mengedukasi BPK di Kota Banjarmasin.
Baca Juga: Breaking News: Mobil Tabrak Motor Tukang Pempek di Depan PTC Mall
"Tiga bulan belakangan, BPK di masing-masing kecamatan sudah kami panggil. Bahkan, di masing-masing kecamatan, pertemuan kami lakukan dua kali. Tapi nyatanya, kejadian yang sama kembali terulang," keluhnya, saat ditemui Smart FM Banjarmasin, di Balai Kota, Kamis (06/1) siang.
Lelaki yang akrab disapa Jeck itu menilai, Insiden itu bisa kembali terulang lantaran tak ada payung hukum yang bisa ditegakan, untuk mengatur lebih ketat para BPK.
"Ambil contoh dalam perda nomor 13 tahun 2008. Di situ hanya mengatur soal zonasi. Tapi, tak bisa ditegakkan lantaran tak adanya sanksi," tekannya.
Kemudian, tak berjalannya aturan itu dipandang Jeck, lantaran BPK menganggap Pemko tidak memberikan kontribusi secara langsung.
"Armada milik mereka sendiri, bensin, mesin juga milik mereka. Itu keluhan yang banyak saya temukan di lapangan," ungkapnya.
Sebagai bentuk upaya menghindari kejadian serupa, Jeck mengaku perlu secepatnya adanya dinas khusus yang menaungi, sehingga aturan yang bisa ditegakkan.
"Sekarang masih digodok soal itu. Sebelum adanya dinas khusus, kami berharap kesadaran pimpinan BPK, agar aturan terkait pembagian zonasi itu bisa ditegakkan," pungkasnya.
Sementara itu, Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina mengatakan, pihaknya akan segera membentuk dinas khusus Damkar.
"Dengan adanya dinas itu diharapkan kedepannya bisa lebih intens membina BPK yang ada di Kota Banjarmasin," harapnya.
Baca Juga: Kecelakaan Kapal Tewaskan PMI, BP2MI Pastikan untuk Memerangi Kejahatan Penempatan Illegal
Disinggung terkait perda soal zonasi BPK yang tak kunjung bisa ditegakkan, Ibnu mengaku akan mencoba memetakan lagi pelaksanaannya.
"Minimal, perda itu bisa diterapkan bagi BPK yang berada di bawah naungan Bidang Damkar Kota Banjarmasin," tutupnya.