Palembang, Sonora.ID - Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru ikut menyoroti adanya wacana penghapusan pegawai yang berstatus tenaga honorer di badan pemerintahan pada tahun 2023 mendatang.
Menurut Deru, pihaknya membutuhkan aturan yang jelas terkait dengan keluarnya regulasi ini.
"Kita butuh aturan yang jelas dulu karena ini baru lisan. Selain itu kita juga minta jalan keluarnya seperti apa, mengingat saat ini masih ada daerah tertentu yang masih membutuhkan tenaga honorer, misalnya di Kabupaten yang baru saja terbentuk yang strukturnya belum terisi sehingga tenaga honorer disini masih dibutuhkan," jelas Deru, Sabtu (22/01).
Sebelumnya, dilansir dari Kompas.com, Pemerintah akan meniadakan pegawai dengan status honorer di badan pemerintahan pada 2023.
Nantinya, pegawai pemerintah hanya akan ada dua kelompok, yakni Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK).
Hal itu sebagaimana disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara (Menpan RB) Tjahjo Kumolo, melalui keterangan resminya, Selasa (18/1/2022).
"Instansi pemerintah diberikan kesempatan dan batas waktu hingga tahun 2023 untuk menyelesaikan permasalahan tenaga honorer yang diatur melalui PP," kata Tjahjo.
Adapun Peraturan Pemerintah yang dimaksud adalah PP Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dan PP Nomor 49/2018 tentang Manajemen PPPK.
Baca Juga: Ratusan Guru Honorer Lulus PPPK. Sekda Banjarmasin: Idealnya Gaji UMK