Palembang, Sonora.ID - Peta perpolitikan menyambut tahun politik tahun 2024 sudah mulai memanas. Bagindo Togar, Pengamat Sosial dan Politik Sumsel kepada Sonora (25/01/2022) mengatakan bahwa partai politik pendukung Jokowi sudah mulai terpecah mereka mulai ancang-ancang bagaiamana memperoleh kursi yang banyak di pemilu 2024 nanti.
“Peta politik antara pendukung pemerintah dan diluar pemerintahan akan terjadi perubahan. 3 tahun sebelum berakhir mereka sudah prepare. Sekarang terjadi maneuver-manuver, contoh golkar sudah berkomunikasi dengan PKS. Nasdem, PDIP, gerindra sudah mulai berkomunikasi,” ujarnya.
Lima partai besar saat ini, PDIP, Gerindra, Golkar, Nasdem, Demokrat diprediksi akan ada satu partai yang turun ke papan tengah, sementara PDIP dan Gerindra diprediksi masih berada di papan atas. Banyaknya kader Golkar yang terjerat korupsi bisa menjadi preseden buruk bagi golkar nantinya.
Tebar-tebar pesona atau istilahnya marketing politik para calon kontestan politik diprediksi juga akan terus berlangsung.
Sebaiknya parpol dan calon bekerjasama dalam menjalankan marketing politik, selain itu proses seleksi calon oleh parpol harus fair mengingat banyak anggota DPR dan kepala daerah tersangkut kasus koropsi yang diprediksi akibat adanya kapitalisme politik.
Black campaign diprediksi juga akan terus terjadi, hanya saja saat ini Bawaslu sudah memiliki kekuatan untuk menindak setiap adanya black campaign. Bawaslu harus memberikan sanksi tegas kepada para pelanggar.
Parpol juga harus menyeleksi secara ketat calon-calonnya untuk menghindari pelanggaran administrative seperti penggunaan ijazah palsu, terlibat kriminal, korupsi, asusila dan terlibat terorisme.
Tingkat intelektual calon juga harus diperhatikan oleh partai politik sebab mereka akan memimpin suatu daerah yang notabene adalah sulit.
“Masyarakat harus cerdas dalam memilih calon pemimpinnya. Jangan sampai tertipu dengan money politik ataupun dengan bagi-bagi sembakonya. Perlu cek dan ricek track record calon pemimpin. Perlu kreatifitas yang tinggi bagi seorang kepala daerah. Contoh covid, banyak kepala daerah yang biasa-biasa saja. perlu kesadaran kolektif dari parpol dan masyarakat agar mendapatkan pemimpin yang berkualiatas,” tutupnya.
Baca Juga: Pemantau Indonesia Kawal Pemilu Venezuela