Pontianak, Sonora.ID - Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat, Sugeng Hariadi berharap dengan dibangunnya SMA Negeri 11 Pontianak yang berada di Sungai Beliung Kecamatan Pontianak Barat, dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Kalbar dan tidak ada lagi anak yang sulit untuk sekolah karena terhalang sistem zonasi.
Seperti diketahui, dalam dua tahun terakhir sistem penerimaan peserta didik baru harus berdasarkan sistem zonasi atau berdasarkan tempat tinggal.
Salah satu tujuan aturan ini agar anak dapat bersekolah di lingkungan yang dekat dengan tempat tinggal.
Maka dari itu, dengan dibangunnya SMA Negeri 11 Pontianak ini diharapkan bisa menampung anak-anak yang tinggal di daerah Pontianak Barat.
“Alhamdulillah gedungnya cukup bagus dan representatif untuk menampung anak-anak kita khususnya yang di Pontianak Barat ini, karena memang dengan sistem zonasi kita dituntut untuk minimal satu kecamatan satu SMA karen pakai jarak, dulu pakai nilai ujian tidak jadi masalah sekolah dimana pun,” kata Sugeng, pada Kamis (27/01).
Meski demikian, Sugeng mengaku dalam penerimaan peserta didik baru masih melihat kombinasi dari zonasi, prestasi, dan afirmasi. Walaupun persentase paling tinggi dilihat dari zonasi.
“Tapi sebenarnya masih ada kombinasi untuk penerimaan peserta didik. Memang persentase yang paling tinggi di zonasi. Jadi harapan saya dengan adanya gedung ini tentunya pelayanan kita baik di bidang pendidikan,” tukas Sugeng.
Ia menjelaskan, selama ini pihaknya selalu patuh dengan arahan Gubernur untuk tidak menerima siswa titipan dari orang-orang tertentu.
“Kami sangat mematuhi arahan Pak Gubernur. Tidak ada yang berani memberikan rekomendasi untuk dibantu dalam penerimaan siswa. Kita sesuai prosedur dengan tiga aturan yaitu zonasi, prestasi, dan afirmasi. Kita patuhi untuk penerimaan peserta didik. Jadi tidak ada pembedaan,” pungkas Sugeng.
Baca Juga: Petugas P2U Lapas Sintang, Berhasil Gagalkan Penyelundupan Sabu Melalui Barang Titipan
Terkait dengan nilai harapan lama sekolah, Sugeng mengatakan pihaknya akan terus berdiskusi dengan BPS dalam bidang pendidikan, begitu pula dengan pemerintah kabupaten kota.
“Seluruh Indonesia harapan lama sekolah 0,17. Kita naik 0,08 di tengah-tengah. Termasuk rata-rata lama sekolah paling tinggi 0,11 naiknya itu di Aceh. Jadi kita harus banyak berdiskusi dengan BPS terutama tentang pendidikan, kita harus koordinasi juga dengan kabupaten kota untuk meningkatkan nilai itu,” tutupnya.