Find Us On Social Media :
Potret pedagang kecil yang terpaksa menaikan harga minyak goreng karena langka (Kompas)

Harga Minyak Goreng Masih Tak Terkendali, Faisal Basri Salahkan dan Tuding Pemerintahlah Biang Keladi yang Sesungguhnya

Alifia Astika - Jumat, 18 Februari 2022 | 10:41 WIB

Sonora.ID - Seorang Ekonom Senior Faisal Basri menilai bahwa permasalahan minyak goreng yang langka dan mahal dipasaran merupakan ulah dari pemerintah sendiri.

Faisal menilai bahwa pemerintah gagal dalam melakukan tugasnya hingga membuat harga minyak goreng tiba-tiba merangkak naik dan mahal.

Faisal Basri mengkoreksi kesalahan pmerintah dimana kebijakan yang kurang tepat membuat penyerapan CPO yang tadinya didominasi oleh industry pangan kini bergeser ke industry biodiesel.

Hal tersebut terjadi lantaran adanya kebijakan B20. Produsen CPO dinilai akan lebih menjual CPO mereka keperusahaan biodiesel ketimbang perusahaan minyak goreng.

Sebab harga jual CPO ke pasar biodiesel doestik jauh lebih tinggi dari harga yang didapat jika menjual keprusahaan minyak goreng.

Baca Juga: Minyak Goreng Langka, Wali Kota Medan Gandeng Polisi dan Forkopimda Lakukan Penelusuran

"CPO jual ke perusahaan minyak goreng harganya menggunakan harga domestik tapi kalau jual ke perusahaan biodiesel dapatnya harga internasional. Otomatis pilih (menjual ke) biodiesel, dan siapa itu yang buat seperti itu? Ya pemerintah. Jadi biang keladi yang bikin kisruh minyak goreng ini adalah pemerintah karena meninabobokan pabrik biodiesel," tegas Faisal Basri dikutip dari Kontan.co.id, Rabu (16/2/2022).

Faisal dalam hal ini tidak hanya mengkritik tindakan pemerintah, tapi juga memberi saran dimana pemerintah seharusnya dapat melakukan segala cara untuk mengatasi lonjakan harga CPO, misalnya dengan dana stabilisasi minyak goreng.

Berbeda dengan industri biodiesel yang memperoleh subsidi yang berasal dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit (BPDPKS).

"Masa tidak rela Rp 20 triliun untuk stabilisasi harga minyak goreng, mengapa yang namanya perusahaan biodiesel dapat ratusan triliun dari tahun 2015 sampai 2021. Rp 7 triliun dana subsidi minyak habis tidak dilanjutkan. Pelit ke rakyat," kata Faisal.