Sonora.ID - Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi ini merupakan bagian dari komitmen seluruh pegawai Kanwil DJP Jateng II dalam mendukung dan mewujudkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai institusi yang yang memiliki budaya anti korupsi, berkinerja tinggi, dan memberikan pelayanan yang optimal dan berkualitas.
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Surakarta melaksanakan pencanangan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) di Aula KPP Madya Surakarta (Rabu, 23/02).
Kegiatan ini dilaksanakan secara hybrid dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Peserta yang hadir terdiri dari para stakeholder, pegawai, dan perwakilan wajib pajak.
Kegiatan pencanangan ditandai dengan pemukulan gong oleh Kepala KPP Madya Surakarta Guntur Wijaya Edi, dilanjutkan penandatanganan piagam komitmen bersama secara simbolis yang kemudian diikuti oleh seluruh pegawai.
“Masa pandemi tentu tidak menyurutkan niat, semangat, dan tekad KPP Madya Surakarta dalam memberikan pelayanan yang prima kepada wajib pajak. Dengan semangat budaya antikorupsi, kita jaga dan kuatkan integritas dan profesionalisme kerja dengan senantiasa meningkatkan sinergi dengan para pemangku kepentingan.
Baca Juga: 260 Relawan Pajak Kanwil DJP Jateng II, Siap Dukung Penerimaan SPT Tahunan
“KPP Madya Surakarta akan selalu senantiasa melakukan perbaikan secara berkelanjutan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari,” kata Guntur.
Pembangunan ZI-WBK merupakan wujud reformasi birokrasi sebagai langkah awal mendukung program pemerintah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan professional dalam mewujudkan good governance dan clean government menuju petugas pajak yang bersih dan bebas dari KKN, peningkatan pelayanan prima serta peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja.
Dalam upaya meraih predikat ZI-WBK, KPP Madya Surakarta berfokus pada program terkait manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan manajemen sumber daya manusia, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.
Selain itu, dukungan baik dari internal maupun eksternal mutlak diperlukan sebagai media untuk menularkan visi, misi, dan semangat yang sama.