Palembang, Sonora.ID – Beberapa waktu terakhir, pemerintah memang tengah berusaha melakukan optimalisasi jaminan kesehatan nasional.
Salah satunya adalah dengan menjadinya BPJS kesehatan sebagai syarat wajib mendapatkan layanan public seperti pembuatan SIM, STNK, SKCK dan lain-lain.
Dr.Andries Lionardo S.IP, M.Si, Pengamat Kebijakan Publik Universitas Sriwijaya (Unsri) kepada Sonora (27/02/2022) mengatakan bahwa jaminan kesehatan nasional sangat penting bagi masyarakat.
Masalah kesehatan publik adalah masalah wajib yang harus menjadi perhatian penuh bagi pemerintah karena secara teori bersifat concurrent.
“Warga negara menjadi orang yang memiliki hak untuk mendapatkan jaminan tersebut dengan seefektif mungkin dan penuh akuntabilitas dari pemerintah,” ujarnya.
BPSJ kesehatan menjadi syarat untuk mendapatkan layanan publik adalah kebijakan yang dibuat pemerintah dalam upaya melakukan system berbasis online, satu layanan terhubung dengan system layanan yang lain.
Terlepas dari itu pemerintah wajib menyukseskan setiap warganya untuk mendapatkan jaminan kesehatan nasional.
Baca Juga: Polri Lakukan Penyempurnaan Regulasi Pengurusan SIM-STNK Harus Terdaftar di Program BPJS Kesehatan
Tidak semua masyarakat bisa membayar BPJS karena persoalan ekonomi.
Masyarakat yang tidak mampu harus dibantu atau disubsidi sehingga bisa mengakses seluruh layanan publik.
“Flexibilitas tetap diperlukan oleh pemerintah. pemerintah harus menyadari kondisi masyarakat saat ini yang sulit untuk memenuhi kewajiban BPJSnya karena kondisi ekonomi dan lain-lain,” tutupnya.