Find Us On Social Media :
Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum (tengah) bersama Ketua Tim Penggerak PKK Jabar Atalia Kamil (kerudung hijau) saat jumpa pers usai acara sosialisasi program RAN PASTI, Jumat (11/3/2022)/Gun (Indra Gunawan)

Inilah Strategi Pemprov dan BKKBN Jabar untuk Cegah Stunting

Indra Gunawan - Jumat, 11 Maret 2022 | 13:50 WIB

Bandung, Sonora.ID - Diketahui Provinsi Jawa Barat (Jabar) merupakan salah satu dari 12 provinsi prioritas yang memiliki prevalensi stunting tertinggi di tanah air di tahun 2022.

Untuk itu, Pemerintah provinsi (Pemprov) Jabar menargetkan jumlah balita stunting pada 2024 dapat tersisa 14 persen.
 
Meski pandemi COVID-19 dikhawatirkan memengaruhi capaian.
 
Baca Juga: Hasto Wardoyo: Kondisi Stunting di Sumatera Utara Berstatus Waspada
 
Berdasar data Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021, daerah perkotaan di Jabar ternyata juga memiliki angka stunting yang tinggi, di antaranya;
 
Bersama Kota Cirebon, Cianjur dan Kabupaten Bandung, Garut masuk dalam status merah. 
 
Selain itu, ada 14  kabupaten dan kota yang berstatus “kuning” dengan prevalensi 20 hingga 30 persen, diurut dari yang memiliki prevalensi tertinggi terendah mencakup;

Bahkan, Bandung Barat dengan prevalensi 29,6 persen nyaris berkategori merah.

Baca Juga: BKKBN Sumsel Targetkan Angka Stunting Per-Tahun Turun 3,5 Persen

Sementara  itu, masih ada 9 daerah yang  berkategori hijau dengan prevalensi 10 sampai 20 persen, dirangking berdasar angka prevalensi tertinggi hingga terendah meliputi;
 

Kota Cimahi yang berprevalensi 19,9 persen dan Kota Sukabumi yang berprevalensi 19,1 persen malah “nyaris” mendekati status merah

Tidak ada satu pun kabupaten atau kota di Jawa Barat yang  berstatus “biru” yakni dengan prevalensi di bawah 10 persen.
 
Hanya Kota Depok yang memiliki angka prevalensi terendah dengan 12,3 persen.
 
Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum mengatakan gejala stunting merupakan masalah kurang gizi kronis yang ditandai dengan tubuh pendek, rentan terhadap penyakit, memiliki tingkat kecerdasan di bawah normal, serta produktivitas rendah.
 
"Untuk menurunkan gejala stunting di Jawa Barat, seluruh aspek masyarakat wajib membantu dalam meningkatkan derajat kesehatan salah satunya stunting," ucap Uu saat jumpa pers usai acara Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting (RAN PASTI) di Trans Hotel Bandung, Jumat (11/3/2022).
 
Baca Juga: BKKBN Terus Gencarkan Program RAN PASTI Guna Tekan Stunting Nasional
 
Sementara itu, Ketua Tim Penggerak PKK Jabar Atalia Praratya Kamil mengatakan stunting ini ternyata tidak dialami oleh keluarga yang miskin saja atau kurang mampu, tetapi juga ada dari keluarga sejahtera.
 
"Stunting ini bukan saja dialami oleh kekuarga miskin atau kurang mampu, tapi juga dialami oleh keluarga sejahtera," papar Atalia.
 
"Bahkan dari data Kemenkes 2019, ada 29 persen itu berasal dari balita keluarga sejahtera dan 33 persen berada di perkotaan," ucapnya menambahkan.
 
Untuk memastikan komitmen bersama menuju konvergensi semua pemangku kepentingan, BKKBN menggelar Sosialisasi Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting (RAN PASTI) 
 
Sosialisasi RAN PASTI ini memberi  penjelasan mengenai mekanisme tata kerja percepatan penurunan stunting di tingkat provinsi, kabupaten dan kota serta desa. 
 
Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting “harus” segera dituntaskan di Bulan Maret 2022 ini agar dana yang telah dialokasikan bisa terserap maksimal dan tepat sasaran.
 
Dalam Sosialisasi RAN PASTI ini juga dibahas mengenai pemantuan, pelaporan dan evaluasi, serta skenario “pendanaan” stunting di daerah juga termasuk yang disosialisasikan.
 
Indikator penurunan stunting akan menjadi salah satu parameter keberhasilan kepala daerah dalam mensejahterakan warganya dan untuk kemajuan pembangunan daerah.