Find Us On Social Media :
pelantikan pejabat di lingkungan Pemprov Kalsel (Smart Banjarmasin/Razie)

Sisipkan Tausiah, Paman Birin Ingatkan Pejabatnya Bekerja Sesuai Aturan

Fakhrurazi - Sabtu, 12 Maret 2022 | 14:35 WIB

Banjarmasin, Sonora.ID – Pelantikan pejabat administrator di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) di Gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin oleh Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor pada Jumat (11/03) siang, diwarnai dengan pemberian tausiah atau ceramah agama.

Usai prosesi pelantikan, sebanyak 68 pejabat administrator setingkat eselon III dan IV, diberikan wejangan agama oleh KH Muhammad Wildan Salman, pimpinan Pondok Pesantren Tahfidz Al Quran Darussalam Martapura.

Dalam ceramahnya, ulama kharismatik yang akrab disapa Guru Wildan itu mengupas tentang pentingnya menjalankan amanah sebagai seorang abdi negara dan pelayanan masyarakat, sesuai sumpah jabatan yang baru saja dilakukan.

Baca Juga: Gubernur Kalsel Periode 1985-1995, HM Said Tutup Usia, Paman Birin Berduka

Melalui tausiah tersebut, Gubernur yang familiar disebut Paman Birin itu seolah ingin mengingatkan kepada pejabat yang baru dilantik, untuk bekerja sesuai aturan yang berlaku.

“Jangan sampai berurusan dengan KPK, kuncinya antara perkataan dan perbuatan harus sama,” pesannya.

Dalam arahannya, Paman Birin meminta para pejabat dapat segera beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja yang baru.

“Kenali tupoksi masing-masing bekerja lah dengan cepat tepat dan terukur, jangan sampai cuma cepat tapi salah, kemudian tingkatkan kompetensi, telaah tugas dan tanggung jawabnya,” pesannya.

Ditegaskannya / pelantikan pejabat administrator ini merupakan hal biasa dalam rangka pengisian jabatan lowong, mutasi serta promosi.

Baca Juga: Pelantikan Pejabat Pemprov Kalsel Diwarnai Kejutan! 3 Pejabat Tergeser

“Mari kita bekerja mewujudkan Kalsel maju, sesuai dengan fungsi dan tugas masing masing,” harap Paman Birin.

Ia juga berpesan agar para pejabat yang baru dilantik senantiasa berkoordinasi dalam pemecahan masalah baik lintas SKPD maupun lingkungan kerja masing masing.

“Kalau ada kesulitan dalam memecahkan masalah koordinasi dengan atasannya, kepala dinasnya, atau bahkan Sekda, Wagub maupun Gubernur, paling tidak ada membantu pemikiran,” tutupnya.