Palembang, Sonora.ID – Minyak goreng menjadi kebutuhan utama setiap rumah tangga, ketika ada kelangkaan atau kekurangan distribusi maka informasi tersebut akan cepat menyebar melalui media social maupun media massa.
Pengamat Sosial Sumsel, Prof. Dr. H. Abdullah IDI, M.Ed kepada Sonora (10/03/2022) mengatakan bahwa pemerintah sendiri sudah mengakui bahwa ada sesuatu yang tidak beres dalam hal distribusi, pabrik, kebocoran dan penimbunan, ada kesalahan manajemen yang disengaja maupun tidak.
“Ini sudah diakui pemerintah, bukan tidak ada barangnya. Mungkin ada salah manajemen disengaja atau tidak. Ada yang menganggap itu penimbungan, mengambil keuntungan ekonomi dari minyak goreng,” ujarnya.
Diakuinya bahwa memang penyebab kelangkaan adalah karena aksi borong oleh masyarakat tapi hanya masyarakat tertentu terutama masyarakat pebisnis.
Kalau masyarakat umum tidak.
“Benar tapi masyarakat tertentu. Secara implisif dinyatakan oleh mendag masyarakat pebisnis yang terkait, kalau masyarakat umum sebagai konsumen tidak,” tukasnya.
Pemerintah harus mengambil langkah-langkah. Bila ada penyimpangan etika bisnis harus dilakukan penegakan hukum.
Masyarakat diminta jangan terlalu panic, perlu ikhtiar lain missal memanfaatkan kelapa untuk membuat minyak goreng, ujarnya.
Baca Juga: Minyak Goreng Masih Langka, Wawako Palembang Kembali Tinjau Pasar