Banjarmasin, Sonora.Id - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyatakan, stunting harus menjadi perhatian semua pihak tidak hanya pemerintah pusat tapi juga pemerintah provinsi, kabupaten/kota hingga desa.
"Pemerintah swasta, masyarakat, dunia usaha, dunia pendidikan dan semua memang harus bersatu," kata Inspektur Utama BKKBN Ari Dwikora Tono yang mewakili Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo pada Sosialisasi Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting (RAN PASTI) di Hotel Galaxy, Banjarmasin, Senin (21/3).
Ari yakin dengan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan angka stunting di Bumi Lambung Mangkurat bisa berada di angka 17,27 persen seperti yang ditargetkan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Nasional.
"Komitmen Kalimantan Selatan ini sangat kuat untuk gempur stunting," ujarnya.
Baca Juga: BKKBN Terus Gencarkan Program RAN PASTI Guna Tekan Stunting Nasional
Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan, yang diwakili Sekretaris Daerah (Sekda), Roy Rizali Anwar mengatakan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan akan bergerak cepat mempercepat penurunan stunting di Kalimantan Selatan.
Roy mengatakan, Pemerintah Provinsi telah menjadikan masalah stunting sebagai salah satu prioritas penanganan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
"Dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2022, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sudah mengusulkan berapa program dan kegiatan dalam rangka penanganan stunting," jelasnya.
Roy juga mengatakan bersedia melakukan revisi perubahan anggaran ABPD jika diperlukan demi mempercepat penangan stunting sesuai dengan hasil RAN PASTI hari ini.
Di samping penggunaan dana anggaran pemerintah, sektor swasta dan sebagainya juga akan dilibatkan, seperti perbankan, perusahaan pertambangan, dan perusahaan sawit yang ada di Kalimantan Selatan.
"Jadi, semua sektor, semua sumber daya ini akan kita libatkan sehingga target kita sesuai RAN PASTI bisa tercapai sesuai dengan yang direncanakan," tegasnya.