Bandung, Sonora.ID - Beragam kebutuhan pokok umumnya cenderung mengalami kenaikan bila mendekati Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), utamanya saat ini jelang Ramadan dan Idul Fitri.
"Kita tetap pantau perkembangannya, agar kita paham, tahu, serius dan siap dalam menyiapkan apa yang diperlukan di Ramadan dan Idul Fitri," tegas Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat (Jabar) Setiawan Wangsaatmaja, dalam sebuah rapat lanjutan mengenai Koordinasi Penanganan Ketersediaan, Stabilisasi Harga dan Distribusi Barang Kebutuhan Pokok di Ruang Rapat Sanggabuana Gedung Sate Bandung, Selasa (22/3/2022).
Setiawan berharap melalui rakor ini menjadi upaya untuk menjaga ketersediaan pasokan bahan pokok, stabilitas harga, keamanan dan kelancaran distribusi, serta terkait pengawasan dan penegakan hukum terhadap stabilisasi harga, maupun distribusi bahan pokok.
Baca Juga: Road To Presidensi G20, Sekda Jabar Sebut Bahwa Ekraf jadi Penopang Perekonomian Kota yang di Dunia
Setiawan juga menghimbau OPD terkait dalam penanganan pangan di Provinsi Jawa Barat agar terintegrasi dalam satu aplikasi. Hal ini untuk memudahkan dalam monitoring dan evaluasi, serta pengambilan kebijakan yang akurat.
“Semua OPD kan mempunyai aplikasi untuk sistem informasinya. Saya minta itu semua diintegrasikan supaya informasi hanya satu nantinya, tapi digunakan untuk semua perangkat daerah,” tegasnya lagi.
Setiawan memaparkan, berdasarkan hasil Prediksi Neraca Pangan Provinsi Jabar periode Maret – Mei 2022 dari data Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jabar, ada 12 bahan pokok yang menjadi penting dan harus diawasi, yaitu beras, jagung, kedelai, minyak goreng, gula pasir, bawang merah, bawang putih, cabai besar, cabai rawit, daging sapi, daging ayam, dan telur.
“Nah itu kita harus pantau 12 bahan pokok pangan kita. Kepala Dinas KPP menjelaskan, sampai Idul Fitri dua bahan pokok yang harus benar-benar kita awasi, yakni cabai rawit dan gula,” paparnya.
Diketahui, pelaksanaan rakor ini merupakan tindak lanjut dari rapat penanganan pangan yang dipimpin oleh tiga menteri, yakni Menteri Dalam Negeri, Menteri Perdagangan dan Menteri Pertanian, serta Kepala Badan Katahanan Pangan Nasional.