Find Us On Social Media :
Indrasari Wisnu Wardhana. (Kontan)

BREAKING NEWS: Indrasari Wisnu Wardhana Ditetapkan Tersangka Kasus Minyak Goreng

Kumairoh - Selasa, 19 April 2022 | 16:30 WIB

Sonora.ID - Kejaksaan Agung akhirnya menetapkan Indra Wisnu Wardhana sebagai tersangka di kasus ekspor minyak goreng.

Diketahui, Indra Wisnu Wardhana menjabat sebagai Dirjen Perdagangan Luar Negeri pada Kementerian Perdagangan sekaligus Plt Kepala Bappebti Kementerian Perdagangan.

Selain dirinya, ada tiga tersangka lainnya yang juga terlibat yakni MPT selaku Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia, SMA selaku Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Grup (PHG), dan PT selaku General Manager di Bagian General Affair PT Musim Mas juga akan ditahan. Mereka ditahan selama 20 hari ke depan.

BPara tersangka diduga melanggar Pasal 54 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a, b, e, dan f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Selain itu, mereka diduga melanggar Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 129 Tahun 2022 juncto Nomor 170 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah untuk Distribusi Kebutuhan Dalam Negeri (Domestic Market Obligation) dan Harga Penjualan di Dalam Negeri (Domestic Price Obligation) dan Ketentuan Bab II Huruf A angka (1) huruf b, juncto Bab II huruf C angka 4 huruf c Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Nomor 02/DAGLU/PER/1/2022 tentang petunjuk teknis pelaksanaan kebijakan dan pengaturan ekspor CPO, RDB Palm Olein, dan UCO.

Baca Juga: Bulan Ramadan, PMI Klaten Bagikan Bingkisan Minyak Goreng dan Gula Bagi Pendonor

Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan para tersangka diduga melakukan perbuatan hukum, sebagai berikut:

1. Adanya permufakatan antara pemohon dan pemberi izin dalam proses penerbitan persetujuan ekspor;
2. Dikeluarkannya persetujuan ekspor kepada eksportir yang seharusnya ditolak izinnya karena tidak memenuhi syarat yaitu
a. Mendistribusikan CPO atau RBD Palm Olein tidak sesuai dengan harga penjualan dalam negeri (DPO);
b. Tidak mendistribusikan CPO dan RBD Palm Olein ke dalam negeri sebagaimana kewajiban yang ada dalam DMO (20% dari total ekspor).