Find Us On Social Media :
Seremoni peluncuran Klinik KI (MIC) oleh Kemenkumham Sulsel (Sonora.ID)

Klinik KI (MIC) Hadir di Makassar, Layanan Edukasi Kekayaan Intelektual

Muhammad Said - Selasa, 31 Mei 2022 | 17:10 WIB

Makassar, Sonora.ID - Kantor wilayah Kemenkumham Sulawesi Selatan menghadirkan Mobile Intellectual Property Clinic (MIC) di Makassar.

Ini merupakan sarana layanan dan edukasi Kekayaan Intelektual (KI) hingga ke pelosok daerah.

Seremoni peluncuran di ballroom hotel four point by sheraton Makassar, Selasa (31/5/2022). Kegiatan dirangkaikan penandatanganan kesepakatan bersama di bidang kekayaan intelektual antara Kakanwil Kemenkumham Sulsel dengan Pemerintah Kota Makassar.

Staf Khusus Menteri Hukum dan HAM Bidang Transformasi Digital Fajar B.S. Lase mengatakan, kegiatan tersebut adalah bentuk sinergi antara DJKI, Kanwil Sulsel, dan Pemkot Makassar dalam upaya membangun kesadaran dan pemahaman urgensi pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual bagi masyarakat khususnya pelaku UMKM, Seni, dan stake holder terkait.

Diketahui, MIC atau Klinik KI Bergerak merupakan langkah jemput bola dalam memberikan edukasi dan layanan KI, mewujudkan kehadiran negara di tengah masyarakat untuk memfasilitasi peningkatan kehidupan ekonomi mereka melalui layanan KI

Dia berharap setelah Kota Makassar, Kabupaten dan Kota di Sulsel akan segera menyusul.

Dalam pandangannya, pendaftaran HKI akan meningkatkan nilai ekonomis pada objek yang didaftarkan, seperti merek produk UMKM atau KI Indikasi Geografis daerah contohnya kopi gayo di Aceh.

Selain pendaftaran HKI, pelaku UMK juga perlu mendaftarkan badan usahanya agar memperoleh kepastian hukum dan memberi kemudahan dalam memperoleh bantuan pinjaman pembiayaan dari perbankan.

Tuan rumah, Kakanwil Kemenkumham Sulsel Liberti Sitinjak dalam laporannya mengungkapkan, “pembangunan MIC ini sebagai bentuk percepatan peningkatan kualitas dan kuantitas KI yang dapat menjangkau wilayah dan Keanekaragaman potensi KI yang ada. MIC ini merupakan program untuk menginisiasi terwujudnya layanan-layanan KI oleh para Stakeholder KI di wilayah yang berkaitan erat dengan Kantor Wilayah, melalui kolaborasi baik dengan Pemerintah Daerah, perguruan tinggi maupun stakeholder lainnya.”

Baca Juga: Tidak Ciut Lawan 100 Pengacara, Rocky Gerung: Dia adalah Ketua Dewan Perwakilan Netizen!