Makassar, Sonora.ID - DPRD merespon kebijakan mutasi ratusan pejabat pemerintahan oleh Wali Kota Makassar, Danny Pomanto.
"Jadi kita mengapresiasi langkah pak Wali yang melakukan penyegaran. Dari sejak beliau terpilih, baru dia lakukan penyegaran lagi terhadap pejabat eselon III dan IV," ujar Rudianto Lallo, ketua DPRD Makassar.
Langkah itu dianggap sudah tepat untuk penyegaran. Dalam pandangannya, tidak baik jika pejabat OPD menempati posisi suatu posisi terlalu lama.
Jika itu tidak terjadi, dikhawatirkan akan merusak regenerasi dan berpotensi berada di zona nyaman sehingga tidak lagi produktif dalam bekerja.
"Jadi apa yang dilakukan Pak Wali lebih kepada penyegaran atau konsolidasi baru yang dilakukan oleh wali kota bersama ibu wakil wali kota dalam rangka meningkatkan pelayanan kinerja ASN sebagai unsur pembantu penyelenggaraan pemerintahan di daerah," jelasnya saat ditemui, Kamis (2/6/2022).
Rudianto mewakili legeslatif menghormati keputusan wali kota. Ini menyusul tujuan mutasi agar pelayanan di masyarakat berjalan semakin baik.
"Kita berharap dengan dilakukannya mutasi ini, penyegaran di setiap jabatan di lingkup SKPD bisa meningkatkan pelayanan kinerja kepada masyarakat sehingga harapan masyarakat akan mendapatkan pelayanan terbaik dari pemerintah kota Makassa bisa terwujud," sambungnya.
Menurutnya, mutasi adalah hak prerogatif wali kota dan wawali. Olehnya, tidak ada orang atau lembaga yang bisa ikut campur dalam penunjukan tersebut.
Disisi lain, pejabat adalah penopang pemerintahan di daerah. Tugasnya membantu menyukseskan program kerja dari kepala daerah.
Baca Juga: Gelombang Mutasi Pejabat Makassar, Sasar 500 Lebih Posisi Kepsek dan Kapus
"Pejabat ini kan pembantu pemerintahan di daerah. Dia adalah tugasnya membantu menyukseskan program2 kerja dari kepala daerah i kewenangannya tapi kewenangan wali kota selaku pembina kepegawaian," tutupnya.
Diketahui, ada 457 pejabat yang telah dilantik Wali Makassar Danny Pomanto. Mereka yang dilantik seperti Chaidir sebagai Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB). Kemudian Muh Ari Fadli sebagai Camat Mamajang dan Andi Arianto Kepala bagian Hukum Makassar.
Selebihnya sekretaris dinas, kepala seksi dan lurah-lurah.