Makassar, Sonora.ID - Puluhan warga yang mengatasnamakan aliansi mantan ketua RT/RW bersatu menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Balaikota, Jalan Ahmad Yani.
Pantauan di lokasi, massa membawa spanduk bertuliskan 'laparki ke warung tunjuk-tunjuki, kalau RT/RW janganki bestie' dan 'cukup rencana tambah istri yang ditunda, pemiluraya jangan'.
Aksi berjalan tertib, mereka menyuarakan aspirasinya melalui pengeras suara. Tuntutannya, mendesak pemerintah segera menggelar pemilu raya dan menuntut insentif yang belum terbayarkan.
"Tapi penghargaan kepada mereka tidak ada sama sekali mereka mengaku sudah mengabdi 15 tahun tapi tidak dihormati kita disini bukan mau jadi RT dan RW kembali hanya menyuarakan suara rakyat yang mau pemiluraya," ujar salah satu orator, Edy.
Usai aspirasi mereka disampaikan, massa meninggalkan kantor Balai Kota dan melanjutkan demonstrasi di depan kantor DPRD, Jalan AP Petterani.
Senada disampaikan Erma Suryani Mapparessa, mantan Ketua RW 1 Kelurahan Mannuruki, Kecamatan Tamalate.
Dia menjelaskan, keputusan penghentian jabatan ketua RT/RW dalam Peraturan Wali Kota (Perwali) tertanggal 22 Maret 2022.
Baca Juga: Hingga Juni 2022, BPOM Makassar Temukan 32.797 Produk Ilegal dan Berbahaya
Olehnya, dia merasa masih memiliki hak mendapatkan insentif dari pemerintah hingga bulan tersebut. Namun saat ini, belum terbayarkan dan tidak ada kejelasan.
"Tadi kita sudah bertempur di Balaikota kita lanjutkan disini, sudah beberapa kali kita sampaikan. Kita sebagai mantan ketua RT RW belum dapat insentif Maret ini jadi pertanyaan dan temuan, karena ini melanggar undang-undang peraturan," jelasnya, Selasa (28/6/2022).
Erma menambahkan, warga memiliki hak menentukan siapa Ketua RT/RW di lingkungannya. Olehnya, pemiluraya mendesak segera dilaksanakan.
"Kenapa ini terjadi karena ada kepentingan pribadi dan politik, saya terus terang bukan pendukungnya dulu (Danny Pomanto),"
"Programnya waktu kami mengeluarkan biaya probadi untuk program pemerintah contoh saja Makassar Recover tidak ada anggarannya ini kan lucu, jadi jangan maki bikin macam-macam program kalau tidak bisa jalan," sambungnya.
Baca Juga: DPRD Makassar Soroti Lambannya Tender Proyek Jalan dan Drainase