Sonora.ID - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerukan negara G7 dan G20 untuk bersama-sama mengatasi krisis pangan yang saat ini mengancam rakyat di negara-negara berkembang jatuh ke jurang kelaparan dan kemiskinan ekstrim.
Hal itu disampaikan Presiden Jokowi dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G7 sesi II dengan topik ketahanan pangan dan kesetaraan gender, yang berlangsung di Elmau, Jerman, Senin.
“Bapak presiden antara lain menyampaikan bahwa rakyat di negara berkembang terancam kelaparan dan jatuh ke jurang kemiskinan ekstrim,” tutur Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi menyampaikan pernyataan Presiden, dalam keterangan pers yang diberikan secara virtual.
Menlu Retno menyebut, bahwa Presiden dalam KTT mengatakan berdasarkan data World Food Programme tercatat, 323 juta orang di tahun 2022 ini terancam menghadapi kerawanan pangan akut.
Menurut presiden, pangan adalah permasalahan hak asasi manusia yang paling mendasar. Para perempuan dan keluarga miskin menjadi yang paling terkena dampaknya menghadapi kekurangan pangan.
“Presiden menegaskan bahwa perlu tindakan yang cepat untuk mencari solusi konkrit. Produksi makan perlu ditingkatkan, rantai pasok pangan dan pupuk global harus kembali normal,” ucap Menlu Retno.
Baca Juga: Memasuki Libur Sekolah, Menparekraf Rekomendasikan Destinasi Wisata Unggulan di Indonesia
Dalam pidatonya, Presiden Jokowi juga menegaskan pentingnya dukungan negara-negara G20 untuk mengreintegrasi ekspor gandum dari Ukraina dan ekspor komoditas pangan dan pupuk Rusia ke dalam rantai pasok global.
Menurut Presiden, terdapat dua cara untuk merealisasikan hal tersebut. Yang pertama adalah fasilitasi ekspor gandum Ukraina dapat segera berjalan.
“tentunya diperlukan dukungan G7 untuk memfaslitasi ekspor gandum Ukraina agar dapat segera berjalan,” ucapnya.
Kedua ialah pentingnya komunikasi secara proaktif kepada publik dunia bahwa komoditas pangan dan pupuk dari Rusia tidak terkena sanksi.
“Bapak presiden menyampaikan bahwa komunikasi yang intensif diperlukan agar tidak terjadi keraguan berkepanjangan dari publik internasional. Komunikasi intensif ini juga perlu dipertebal dengan komunikasi ke pihak-pihak terkait seperti bank, asuransi, perkapalan dan lainnya,” ungkap menlu Retno.
Baca Juga: Kapal Wisata Tenggelam di Labuan Bajo, Ramalan Tigor Otadan Terbukti?