Sonora.ID - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama Satgas Penanganan penyakit mulut dan kuku (PMK), menerima kedatangan rombongan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur guna membahas percepatan penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (5/07).
“Satgas sudah bergerak cepat, sudah menerbitkan beberapa SE dan InMendagri serta mendorong percepatan vaksinasi,” ucap Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso dalam keterangan resminya.
Untuk dampak ekonomi, khususnya guna meringankan beban kredit para peternak yang melalui KUR, menurut Susiwijono Moegiarso, saat ini sedang dibahas bagaimana program yang paling tepat untuk melakukan semacam relaksasi melalui restrukturisasi KUR untuk para Peternak terdampak.
Dalam pertemuan tersebut, DPRD Provinsi Jatim dan para Anggota Komisi B Bidang Perekonomian, menyampaikan update perkembangan kondisi di lapangan hingga berbagai masukan dan usulan terkait penanganan PMK di Jawa Timur.
Beberapa masukan yang disampaikan adalah terkait dengan upaya cepat penanganan PMK melalui percepatan vaksin dan obat, perlunya bantuan sosial dan relaksasi kredit bagi peternak yang terdampak PMK.
Baca Juga: Cegah Penularan PMK, Mobilitas Peternak Jatim yang Menolak Hewannya Divaksin akan Dibatasi
Lebih lanjut, DPRD Provinsi Jatim juga menyampaikan update perkembangan kondisi lapangan di berbagai daerah di Jawa Timur yang sudah seluruhnya terdampak, mengusulkan pengaturan lebih lanjut penggunaan BTT (Belanja Tidak Terduga) di daerah, perlunya segera membantu ekonomi para Peternak terdampak (terutama terkait relaksasi pinjaman/ KUR), masukan terkait mekanisme penggantian ternak dan perlunya Satgas Pusat melibatkan secara aktif Satgas Daerah serta melakukan sosialisasi dan penjelasan yang masif kepada masyarakat luas.
Sesmenko Susiwijono sangat mengapresiasi berbagai informasi lapangan, masukan dan usulan dari jajaran DPRD Provinsi Jawa Timur.
“Berbagai masukan dari DPRD ini timing-nya sangat tepat, saat ini Satgas sedang mengejar penyelesaian berbagai regulasi, mekanisme, pembiayaan dan penanganan dampak eknomi PMK, sehingga semua masukan bisa menjadi dasar dan referensi dalam perumusan semuanya”, tutur Sesmenko Susiwijono.
Diketahui, hingga 4 Juli 2022, wilayah Indonesia yang terdampak PMK tercatat mencapai 21 provinsi, 231 kabupaten/kota dengan kondisi 317.889 ekor ternak yang sakit, 106.925 ekor sudah sembuh, 3.489 ekor potong bersyarat, dan 2.016 ekor mati.
Di Jawa Timur sendiri, tercatat seluruh Kabupaten/Kota (38 Kabupaten/ Kota) sudah terdampak PMK, terdiri dari 547 kecamatan yang terdampak, dengan jumlah kasus yang sakit sebanyak 125.633 ekor, sembuh 24.568 ekor, potong bersyarat 930 ekor, dan mati 752 ekor. Vaksinasi yang digencarkan telah dilakukan bagi 134.855 ekor ternak, diantaranya terhadap 134.721 ekor sapi, 1 ekor kerbau, dan 133 ekor kambing.