Makassar, Sonora.ID - Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) menjadi kendala penggunaan anggaran.
Imbasnya, banyak lelang proyek yang gagal dan membuat realisasi belanja pemerintah rendah.
Seperti diungkap Wali Kota Makassar, Danny Pomanto saat ditemui pada Jumat (5/8/2022). Dia mengatakan, itu merupakan sistem baru dalam pengelolaan keuangan daerah.
"Karena sekarang beda seperti dulu. Begitu salah slot, tidak bisami bergerak. Langsung tidak bisa dibelanjakan," ujarnya.
Masalahnya, banyak OPD yang belum memahami sepenuhnya. Olehnya, mereka kesulitan dan melakukan kesalahan memasukkan data (input).
"Rupanya kesalahannya itu karena ada isi SIPD, ini modelnya begitu salah slot, tidak bisa lagi dibelanjakan. Takut ULP mentender," jelasnya.
Selain itu, menyebabkan terjadinya keterlambatan pencairan keuangan maupun pelaporan pertanggungjawaban.
Baca Juga: SIKD & SIPD Bermasalah, Gaji ASN & Anggota DPRD Kalsel Telat Dua Hari
Sejumlah kendala itu telah dikonsultasikan ke DPRD Makassar. Sejauh ini, masih dalam tahapan kajian lebih lanjut.
"Maka dengan itu saya berbagi tugas sama DPRD. Kita koreksi di bagian sampai di Bappeda, nanti di Banggar saya minta juga DPRD mengoreksi," jelasnya.
Danny menambahkan, berencana memberikan hukuman jajarannya lantaran lamban membelanjakan anggaran.
Sesuai tingkatannya, mulai dari penundaan pembayaran TPP hingga pencopotan jabatan kepala OPD.
"Termasuk punishment buat SKPD, saya sudah sepakat dengan DPRD, kalau ada SKPD tidak serius, terlalu banyak kesalahan dan tidak membelanjakan apa yang sudah diamanahkan ke mereka," tutupnya.
Baca Juga: DPRD Makassar Soroti Lambannya Tender Proyek Jalan dan Drainase