Solo, Sonora.ID - Dengan semakin membaiknya kondisi penanganan pandemi Covid – 19 di Indonesia, BPJS Kesehatan dihadapkan pada masa transisi pandemi ke endemi.
Perubahan status ini menjadi tantangan besar bagi penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat ( JKN-KIS, dimana masa endemi ini akan muncul potensi kembalinya peningkatan pelayaanan kesehatan yang sebelumnya menunda untuk mangakses layanan kesehatan di masa pandemi.
Selasa 9/8/22 ,BPJS Kesehatan Surakarta bersama rekan rekan media di Soloraya melaksanakan diskusi terkait isu isu yang berkembang terkait JKN-KIS dan Strategi yang dibutuhkan dalam menjaga keberlangsungan program JKN-KIS.
Baca Juga: BPJS Kesehatan Cabang Sleman Terus Mendorong Fasilitas Kesehatan yang Bekerja
Diskusi dibuka oleh Kepala Cabang BPJS Kesehatan Surakarta dr.Yessi Kumalasari, MPH, AAAK menyampaikan capain kinerja semester pertama kantor cabang surakarta.
Diawali terkait penjelasan manfaat layanan kesehatan dalam program JKN-KIS , apa saja yang dijamin dan tidak dijamin dalam program JKN - KIS.
Dilanjutkan pembahasan terkait capaian kepesertaan di wilayah kerja cabang Surakarta, secara kepesertaan di 4 kabupaten dan 1 Kota, peringkat pertama Kota Surakarta sebesar 96,48% dari 578.906 jiwa, Kab Sukoharjo 87,97% dari 898.634 jiwa, Kab Karanganyar 87,07 % dari 935.771 jiwa, Kab.Wonogiri 77,56 % dari 1.070.092 jiwa , dan Kab Sragen 80,29% dari 1.005.889 jiwa.
Pencapain ini tidak terlepas dari kader kader BPJS yang dibentuk dalam mensosialisasikan program program BPJS Kesehatan, ujar Yessi
Perlu diketahui bersama program JKN-KIS memiliki peran penting yang harus dimiliki masyarakat, ditambah saat ini kepesertaan sudah menjadi syarat untuk mendapatkan layanan publik yang disediakan pemerintah.
BPJS telah mencatat bahwa JKN-KIS memiliki banyak manfaat yang dirasakan masyarakat indonesia. Per 2021 pemanfaatan pelayanan kesehatan tingkat pertama sebanyak 282.962.550 (Kunjungan sakit dan sehat), rawat jalan tingkat lanjut mencapai 64.685.078, sedangkan rawat inap tingkat lanjut tercatat sebanyak 7.283.792.
Baca Juga: BPJS Kesehatan Jabar Tancap Gas Perluas Kepesertaan JKN KIS
Selama masa pandemi dimana himbauan larangan kontak langsung atau hadir ke pusat layanan kesehatan menjadi prioritas.
Hal tersebut membuat BPJS Kesehatan semakin berinovasi melalui kanal layanan kesehatan mulai dari administrasi, informasi, dan pengaduan.
Mobile JKN merupakan aplikasi digital BPJS Kesehatan yang memudahakan kepesertaan dalam mengakses mulai dari administrasi , informasi, konsultasi, dan pengaduan layanan kesehatan dalam satu genggaman di smartphone.
Care Center 165 BPJS Kesehatan bisa menjadi sumber informasi siaga dan kapan saja bagi peserta JKN –KIS, selain care center masih ada CHIKA ( Chat Assistent JKN ) cukup dengan chat via WA ke 0811 8750 400 dan yang terakhir untuk pelayanan administrasi kepesertaan bisa melalui Pendawa (Pelayanan Administrasi melalui Whatsapp) di no 08118165165.
Diakhir acara diskusi kepala cabang BPJS Surakarta , dr Yessi menyampaikan kabar gembira bagi peserta JKN-KIS , bahwa NIK sudah bisa menjadi identitas peserta program JKN-KIS sehingga memudahkan peserta mendapatkan layanan administrasi dan pelayanan Kesehatan BPJS.
Yang kedua adalah program REHAB yaitu program keringanan dan kemudahan bagi peserta segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan BP yang memiliki tunggakan iuran untuk dapet melakukan pembayaran iuran secara bertahap.
Hal ini menyikapi kondisi peserta JKN-KIS yang mengalami musibah akibat efek pandemi Covid 19 selama 2 tahun dan pengajuan ini hanya bisa diakses melalui mobile JKN .
Dengan memperluas pemanfaatan digitalisasi layanan melalui Mobile JKN, BPJS Kesehatan juga mengajak peserta untuk melakukan Skrining Riwayat Kesehatan untuk mengetahui 4 potensi risiko penyakit, seperti Diabetes Melitus, Hipertensi, Ginjal Kronik dan Jantung Koroner.
Harapannya dengan satu langkah peserta bisa tahu kondisi kesehatan sedini mungkin dan mendorong masyarakat Indonesia sadar betapa pentingnya memiliki jaminan kesehatan.
Baca Juga: Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Capai Universal Health Coverage