Sonora.ID - Ada beberapa contoh pengingkaran kewajiban sebagai warga negara yang perlu dihindari. Apa saja?
Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam Undang-undang (UU).
Hak dan kewajiban warga negara saling berkaitan satu sama lain. Jika warga negara ingin mendapatkan haknya, maka mereka juga harus memenuhi kewajiban terlebih dahulu.
Misalnya saja membayar pajak kendaraan, menaati lalu lintas dan lain sebagainya.
Jika kewajiban tersebut dilanggar, seorang warga negara dianggap melakukan pengingkaran kewajiban warga negara.
Berikut beberapa contoh pengingkaran kewajiban sebagai warga negara yang harus dihindari:
Baca Juga: Contoh Ancaman di Bidang Ideologi: Akibat dan Upaya Penyelesaian
Contoh Pengingkaran Kewajiban Sebagai Warga Negara
Ada berbagai contoh pengingkaran kewajiban dari yang sederhana hingga berat. Berikut ulasannya dilansir dari buku Pendidikan Kewarganegaraan:
- Buang sampah sembarangan
- Tidak memakai helm saat berkendara
- Tidak membawa STNK saat berkendara
- Tidak memiliki SIM
- Melanggar rambu-rambu lalu lintas dan sejenisnya.
- Merusak fasilitas umum milik negara, seperti melakukan vandalisme tempat-tempat umum, merusak jaringan telepon dan lain sebagainya.
- Tidak berpartisipasi dalam usaha pertahanan dan keamanan negara
- Tidak membayar pajak
- Melanggar hak asasi manusia orang lain
- Melanggar kewajiban pendidikan dasar
- Melakukan perbuatan yang dapat memecah belah bangsa
- Membuat kerusuhan di negara lain
- Melakukan tindakan tidak jujur
- Tidak menghormati bendera, lambang negara dan lagu kebangsaan
- Melakukan penebangan liar
- Diskriminasi terhadap individu atau kelompok tertentu.
Upaya Pemerintah Menangani Kasus Pengingkaran Kewajiban Negara
Dalam buku Pasti Bisa Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, ada beberapa upaya yang dilakukan pemerintah untuk menangani kasus pengingkaran kewajiban sebagai warga negara antara lain:
1. Penegakan supremasi hukum
Penegakan supremasi hukum diwujudkan dengan memproses secara hukum setiap kasus pengingkaran kewajiban warga negara.
Dengan hal ini diharapkan kasus pengingkaran kewajiban warga negara dapat dicegah atau berkurang. Penegakan supremasi hukum melibatkan lembaga-lembaga penegak hukum seperti kepolisian dan lembaga peradilan.
2.Peningkatan kinerja para penegak hukum
Kinerja penegak hukum diperlukan untuk menjamin tegaknya supremasi hukum dalam mengawasi pelaksanaan pemenuhan hak dan kewajiban warga negara.
3.Pengoptimalan peran lembaga yang berwenang menegakkan hak dan kewajiban warga negara
4.Penguatan kesadaran berbangsa dan bernegara pada masyarakat
Salah satu faktor penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara adalah adalah kurangnya kesadaran berbangsa di kalangan masyarakat.
Oleh karena itu, masyarakat perlu memahami prinsip-[rinsip eksadaran berbangsa dan bernegara untuk mencegah dan menangani masalah-masalah tersebut.
Pemahaman tentang kesadaran berbangsa dan bernegara dapat dilakukan melalui kerja sama antara pemerintah, para penegak hukum dan lembaga serta masyarakat.
Demikian contoh pengingkaran kewajiban sebagai warga negara dan beberapa upaya yang bisa dilakukan pemerintah untuk mencegahnya.
Baca Juga: Nilai-Nilai yang Terkandung dalam Pancasila dari Sila 1 sampai 5