Sonora.ID - Beberapa hari lalu pemerintah secara resmi menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), seperti Pertalite, Pertamax dan Solar.
Terkait hal ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) langsung mengambil sikap dengan memberikan pengawasan penuh terhadap penyaluran dan distribusi BBM agar tepat sasaran.
"Kita tidak diam saja, kita pun harus segera mengambil tindakan. Saya juga sudah meminta kepada pihak Pertamina untuk turut mengawal dan mengawasi pasokan BBM bersubsidi tersebut kepada yang telah ditentukan kriterianya," ucap Gubernur Ridwan Kamil usai menghadiri Rapat Paripurna di Gedung DPRD Jabar, Bandung, Senin (5/9/2022).
"Selain itu, kita akan mengawasi juga, serta mengawal langsung distribusi Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari pemerintah pusat agar tepat sasaran," tegasnya.
Lebih lanjut Ridwan Kamil mengatakan, kenaikan ini sebenarnya harus diperjelas mulai dari segi aturan dan peruntukkan BBM bersubsidi.
Baca Juga: Demo Buruh Tolak Kenaikan BBM, Jokowi: Pakai Cara yang Baik Ya!
Apabila itu bisa diselesaikan, maka permasalahan tentang BBM bersubsidi bisa diatasi dan tepat sasaran.
Menurutnya, sebelum harga BBM naik, permasalahan yang sering mengemuka ialah mengenai aturan atau regulasi tentang BBM bersubsidi.
"Ya kan memang harus jelas dulu peruntukkannya. Apalagi tidak semua pembeli berhak mendapatkan BBM bersubsidi, dan prosesnya pun harus terukur," kata Ridwan Kamil.
"Selama ini kalau kita ke SPBU, ya begitu saja soal beli membeli, tak ada screening. Tolong bisa dipastikan argumentasi subsidi tepat sasaran ini supaya dapat sesuai dengan kenyataan di waktu ini," tegas orang yang akrab disapa Kang Emil.
"Kalau memang betul selama ini terjadi salah sasaran untuk BBM subsidi, mohon Pertamina segara ambil tindakan dan mempunyai cara agar yang membeli BBM subsidi itu benar-benar yang diperuntukan," imbuhnya.
Gubernur juga mengatakan, langkah pemerintah pusat menaikan harga BBM harus disikapi dengan bijak. Saat ini subsidi BBM sudah menyentuh angka sekitar Rp 500 triliun.
Baca Juga: Pemkot Surabaya Mulai Salurkan BLT BBM Kepada 71.906 Keluarga Penerima Manfaat
"Oleh karena itu, tentunya kita sikapi semua ini dengan sebijak-bijaknya, ikut memahami alasan pemerintah pusat karena subsidinya sudah di atas Rp 500 triliun hanya untuk membiayai subsidi BBM," ungkap Ridwan Kamil.
"Kami pun dari pemerintah daerah akan membantu memastikan bantuan langsung tunai itu juga tak ada ekses (berlebihan) karena akan disalurkan langsung lewat Kantor Pos kepada rakyat Indonesia, khususnya Jawa Barat. Kami akan memantau datanya jangan sampai yang tidak berhak juga mendapatkan," bebernya.
"Kami punya pengalaman dalam menyalurkan bantuan sosial selama pandemi COVID-19. Dan ini akan menjadi tolok ukur pemberian bantuan tidak salah sasaran," kata Ridwan Kamil lagi.
Oleh karena itu Gubernur akan mempersiapkan pola dan aturan yang terukur, salah satunya adanya pemeriksaan yang bertahap.