Makassar, Sonora.ID - DPRD menyoroti sikap sebagian kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Makassar.
Mereka takut membelanjakan anggaran sehingga berdampak rendahnya realisasi APBD 2022.
Ketua komisi D DPRD Makassar, A Hadi Ibrahim Baso mengatakan, itu terjadi karena adanya ketakutan berlebih seperti bagaimana nantinya jika terjadi hambatan, bermasalah hingga terjerat masalah hukum.
Olehnya, dianggap sebagai sosok yang tidak mampu bekerja. Dia mengusulkan kepala OPD tersebut mundur dari jabatannya.
"Memang saya lihat sebagian dinas ketakutan bekerja karena belum jalan sudah dipanggil dan diperiksa ini hal yang bisa jadi hambatan. Kalau begitu tidak usah jadi kepala dinas kalau ketakutan, sebenarnya sederhana ini tidak usah jadi kadis," ujarnya, Rabu (7/9/2022).
Baca Juga: DPRD Makassar Dorong Pemkot Segera Hadirkan Transportasi Massal
Diketahui, hingga 1 September 2022 progres belanja APBD baru 32,39 persen dari total pagu sebesar Rp5 triliun lebih. Seperti dalam data yang diterima dari Bappeda Makassar.
Tercatat ada 25 OPD yang realisasinya masih di bawah 40 persen. Terendah Dinas Pekerjaan Umum yang hanya 4,83 persen.
Hadi mengaku malu menemui masyarakat karena janji untuk memenuhi aspirasi masyarakat saat reses belum bisa terwujud dan belum ada tindak lanjut pemerintah.
"Kita juga malu reses sekarang janji pembangunan tapi tidak ada dinas PU itu," jelasnya.
Dia mengungkap beberapa contoh aspirasi masyarakat yang diterima seperti masalah kesulitan air bersih dan banjir di utara kota atau sekitar kecamatan Biringkanayya.
Menurutnya, aspirasi masyarakat tersebut perlu diwujudkan karena menyangkut kebutuhan utama masyarakat.
"Oleh karena itu kita minta karena perintah Presiden RI untuk pemulihan ekonomi dan percepatan pembangunan orang banyak oleh karena itu mari saling mendukung," tutupnya.
Baca Juga: Hadir Rapat Paripurna, Pj Bupati Landak Sampaikan Perubahan KUA dan APBD Kabupaten Landak