Sonora.ID - Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan mengungkapkan bahwa di tahun 2023 Pemerintah Provinsi Kalbar akan memprioritaskan pada bidang infrastruktur dengan nilai kisaran ratusan miliar.
Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Provinsi Kalbar terhadap Nota Penjelasan Gubernur Kalbar terhadap Raperda APBD Tahun Anggaran 2023, di Aula Balairung Sari Kantor DPRD Provinsi Kalbar, Senin (3/10).
“Tahun 2023 kita (Pemerintah Provinsi Kalbar) akan memprioritaskan ke infrastruktur, kita perkirakan kisaran sekitar Rp 800 Miliar - Rp 1 Triliun akan kita upayakan. Target kita pada 2023 nanti jalan mantap bisa mencapai 80% itu,” ungkap Norsan.
Tak hanya infrastruktur saja, Norsan menambahkan bahwa untuk di sektor pendidikan dan kesehatan bagi daerah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar) dalam pelayanan publik tersebut juga diprioritaskan dan berencana membangun sekolah bagi daerah yang memerlukan.
Baca Juga: Ratusan Suporter Bola di Pontianak Gelar Aksi Solidaritas Tragedi Kanjuruhan Malang
“Untuk pendidikan dan kesehatan juga menjadi fokus kita, kita akan bangun sekolah bagi daerah yang terpencil dan jauh dari masyarakat. Seperti di daerah Kapuas Hulu, Sanggau, Sintang dan daerah lainnya yang belum ada sekolahnya, akan kita bangun,” ucapnya.
Dalam rapat paripurna itu, delapan fraksi yang ada di DPRD Provinsi Kalbar secara umumnya, menyorot tentang infrastruktur di Provinsi Kalbar terutama jalan provinsi masih dikategorikan kondisi jalan belum mantap. Selain itu juga pengadaan barang dan jasa. Para fraksi-fraksi menilai masih menilai lambatnya pihak Pemerintah Provinsi Kalbar, serta peningkatan pelayanan publik menurut pihak legislatif tidak adanya peningkatan.
“Kami dari fraksi PDI Perjuangan menyoroti infrastruktur di tahun 2023 harus kondisi mantap dan pengadaan barang dan jasa dari pihak pemerintah provinsi masih terlambat,” ungkap juru bicara Fraksi PDI Perjuangan Yoseph Alexander saat menyampaikan pandangan umum fraksinya.
Senada dengan Fraksi PDI Perjuangan, juru bicara fraksi Partai Golkar Erry Iriansyah, infrastruktur menjadi salah satu sorotan bagi fraksi Partai Golkar untuk diperbaiki oleh Pemerintah Provinsi Kalbar dan harus mencari sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) lainnya guna pemerataan pembangunan di setiap daerah yang ada di Kalbar.
“Kami mengingatkan Provinsi Kalbar untuk melakukan pemerataan pembangunan yang masih belum tersentuh dan Pemda harus mencari pendapatan-pendapatan lainnya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat kalbar,” ujarnya.