Makassar, Sonora.ID - Pembelian BBM melalui program subsidi tepat My Pertamina dianggap dapat meminimalisir celah penyimpangan. Strategi digitalisasi tersebut merupakan ikhtiar Pertamina menyelesaikan masalah penyelewengan BBM subsidi.
Hal itu disampaikan Sales Branch Manager Sulseltra I Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Satriyo Wibowo Wicaksono saat menjadi narasumber talkshow Smartfm. Ia mengaku, sebelum menggunakan sistem digital, pembelian BBM kerap salah sasaran. BBM subsidi justru menjadi konsunmsi industri. Bahkan tak sedikit ditemukan mobil yang mengisi BBM secara berlebihan.
"Karena adanya disparitas harga menimbulkan banyak penyimpangan. Membuka peluang oknum mengambil untung sebesar-besarnya. Celah-celah ini dipersempit dengan penerapan digitalisasi,"ujar Satriyo, Selasa (13/10/2022).
Menurutnya, digitalisasi yang diterapkan saat ini sangat membantu pihaknya dalam mengawal penyaluran BBM subsidi. Sebab, setiap pengisian BBM akan tercatat dalam sistem. Sehingga jika ada SPBU melanggar akan cepat diketahui.
"Begitu kami gunakan sistem, tercatat setiap pengisian BBM kendaraan. Apabila ada SPBU melanggar akan muncul dalam sistem. Ibaratnya kita gunakan artificial Intelligence (kecerdasan buatan) untuk mengawal penyaluran BBM subsidi,"sebutnya.
Baca Juga: Satu Plat Kendaraan Terdaftar Gunakan Jenis BBM Berbeda, Ini Penjelasan Pertamina
Kendati demikian, ia tak menampik kesadaran masyarakat untuk memilih BBM yang tepat bagi kendaraannya masih rendah. Terbukti, banyak masyarakat yang mengisi kendaraan keluaran barunya dengan Pertalite. Padahal, pabrikan kendaraan keluaran terbaru merekomendasikan BBM dengan nilai oktan 92 atau dalam hal ini Pertamax.
"Mobil keluaran terbaru meski tipe murah yakni LCGC pasti direkomendasikan BBM Oktan 92. Kalau Pertalite cocok untuk kendaraan keluaran lama. Sayangnya itu tidak diperhatikan masyarakat. karena mereka cari BBM yang murah," ucapnya.
Olehnya itu, ia berharap masyarakat bisa lebih bijak dalam membeli BBM. Selain itu, pihaknya tak lupa terus mengimbau masyarakat agar memanfaatkan program subsidi tepat.
Sementara itu, Pengamat Kebijakan Publik Universitas Hasanuddin, Adnan Nasution mengakui, masih banyak penyimpangan terjadi di lapangan. Dari laporan yang diterimanya, beberapa konsumen menggunakan jalur kekeluargaan untuk bisa mendapat jatah BBM subsidi. Meski mereka termasuk golongan mampu.