Sonora.ID - Wakil Presiden (Wapres) RI KH Ma'ruf Amin menilai, tidak hanya Indonesia kemiskinan masih menjadi tantangan di setiap negara.
“Meskipun kemiskinan menurun di tahun 2021 namun angka kemiskinan di negara kita di Indonesia terbilang masih cukup tinggi, begitu pula untuk tingkat kemiskinan ekstrem,” ungkap Wapres Ma'ruf Amin dalam keterangan resminya secara virtual, Selasa (17/10/2022).
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan ekstrem pada 2021 adalah 4 persen atau 10,86 juta jiwa.
Selain itu, lanjutnya, presiden telah meneken Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang menargetkan pada tahun 2024, angka kemiskinan ekstrem turun menjadi 0 persen.
Baca Juga: Kota Solo Alami Inflasi, BPS Khawatir Angka Kemiskinan Meningkat
“Upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem di Indonesia telah memiliki landasan hukum yang sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) yaitu instruksi presiden nomor 4 tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem,” tambahnya.
Lebih lanjut, Ma'ruf mengatakan, melalui tim nasional percepatan penanggulangan kemiskinan, pemerintah berkomitmen melakukan penguatan kebijakan penanggulangan kemiskinan, antara lain dengan mendorong sinergi dan konvergensi program lintas Kementerian/Lembaga (K/L) berdasarkan data penuh sasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
“Mari kita jadikan komitmen, kolaborasi dan kerja kita semakin solid sehingga penghapusan kemiskinan ekstrem dan penurunan angka kemiskinan di Indonesia dapat kita wujudkan,” tambahnya.
Mengutip dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Ma'ruf mengatakan pada tahun 2021 pemerintah telah berupaya untuk menanggulangi kemiskinan ekstrem di 35 kabupaten prioritas di 7 provinsi dengan 24 kabupaten di antaranya berada di wilayah pesisir.
Baca Juga: Kota Solo Alami Inflasi, BPS Khawatir Angka Kemiskinan Meningkat
Tahun 2022 mendatang pemerintah akan memperluas cakupan dengan menanggulangi kemiskinan ekstrem di 212 kabupaten/kota di 25 provinsi dengan 147 kabupaten/kota di antaranya berada di wilayah pesisir.
Menurut Ma'ruf, berdasarkan data Kementerian Keuangan, anggaran lintas kementerian tahun 2021 untuk berbagai program peningkatan produktivitas dan pemberdayaan di wilayah pesisir mencapai lebih dari 76 triliun rupiah.