Surabaya, Sonora.ID - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menerangkan pihaknya tidak bisa hanya menunggu datangnya obat gagal ginjal akut dari pemerintah pusat karena obat gagal ginjal ini bukan permintaan namun telah dihitung berdasarkan kebutuhan jumlah penduduk dari pemerintah pusat.
"Jadi perkiraannya berapa, kita menerima seperti vaksin Covid-19. Nah seperti itu nanti diberikan dan kita jalan. Tapi seperti yang saya sampaikan, kita juga tidak bisa hanya mengandalkan dan menunggu, tapi yang terpenting adalah pencegahan," kata Eri di Balai Kota Surabaya, Senin (24/10/2022).
Menurutnya, tentang berapa perkiraan jumlah obat yang akan dikirim pusat, pihaknya menerima seperti vaksin Covid-19 diberikan dan kemudian dijalankan. Namun demikian pemkot Surabaya juga tidak bisa hanya mengandalkan dan menunggu karena yang terpenting adalah upaya pencegahan termasuk melakukan sosialisasi khususnya kepada para orang tua.
Wali Kota mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Surabaya terkait pengawasan obat sirup di apotek maupun toko swalayan. Nantinya, pemkot bersama kepolisian dan instansi terkait, akan terjun bersama melakukan pengawasan di lapangan.
Baca Juga: Wali Kota Surabaya Minta Bangunan Warga Tidak Menutup Saluran Air
"Nanti bersama Forkopimda Surabaya kita cek turun ke lapangan. Kalau sudah ada di surat edaran (Kemenkes) apa saja merk dan jenisnya, maka kita akan lakukan cek bersama di apotek-apotek," katanya.
Eri mengaku belum dapat memastikan berapa jumlah total anak penderita gagal ginjal akut di Surabaya karena penetapan kasus gagal ginjal akut di masing-masing daerah berdasarkan declaire dari pemerintah pusat, terlebih rumah sakit di Surabaya juga menjadi salah satu tempat rujukan pasien dari luar daerah.
"Jadi terkait dengan data itu, kita kan di Surabaya ini tidak hanya warga Surabaya, tapi rujukan. Jadi rumah sakit - rumah sakit yang menerima pasien itu, maka pasien dari rumah sakit itu yang dilaporkan ke kementerian," terangnya.
Selain melakukan pengawasan, Wali Kota mengaku telah menginstruksikan Dinas Kesehatan (Dinkes) melalui puskesmas di 31 kecamatan agar melakukan hal yang sama. Selain melakukan pengawasan peredaran obat sirup, setiap puskesmas juga diminta untuk masif memberikan sosialisasi kepada masyarakat di masing-masing wilayah.
"Makanya kepala puskesmas turun di masing-masing kelurahan dengan jajaran pemkot, RT/RW dan Kader Surabaya Hebat (KSH). Itu yang akan kita lakukan secara maksimal. Semoga dengan begitu masyarakat akan tahu jenis-jenis (obat sirup) yang memang tidak diperkenankan saat ini," terangnya.
Namun demikian, Eri menyatakan, bahwa upaya pencegahan terhadap penyakit gagal ginjal akut ini tidak akan bisa maksimal tanpa keterlibatan masyarakat. Termasuk pula keterlibatan dari apotek maupun toko swalayan yang sebelumnya menjual produk obat sirup yang dilarang.
"Tapi saya yakin apotek-apotek, toko obat dan rumah sakit di Surabaya pasti akan menarik obat-obat (sirup) itu. Karena mereka juga menjaga Kota Surabaya," pungkasnya.
Untuk diketahui bahwa pemerintah pusat melalui Menteri Kesehatan telah menyampaikan akan mempercepat kedatangan Fomepizole sebagai pengobatan pasien dengan Gangguan Ginjal Akut Progresif Atipikal atau Acute Kidney Injuries (AKI) dimana obat antidotum ini akan diberikan secara gratis kepada seluruh pasien.
Baca Juga: Kasus Gagal Ginjal Akut Misterius Kian Marak, Ini Tips Jaga Kesehatan Ginjal Kata Dokter