Find Us On Social Media :
Literasi Digital Sektor Pemerintahan, Widyaiswara PPSDM Regional Kemendagri Makin Cakap Digital (Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kemenkominfo RI)

Literasi Digital Sektor Pemerintahan, Widyaiswara PPSDM Regional Kemendagri Makin Cakap Digital

Saortua Marbun - Jumat, 28 Oktober 2022 | 13:40 WIB


Bogor, Sonora. ID - Kementerian Komunikasi dan Informatika RI (Kemenkominfo) dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bekerja sama dalam menyelenggarakan kegiatan literasi digital sektor pemerintahan untuk Widyaiswara PPSDM Regional Kementerian Dalam Negeri di Kabupaten Bogor. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober 2022 di Hotel Harris, Sentul, Kabupaten Bogor. Kegiatan ini diselenggarakan secara tatap muka dengan dihadiri oleh 30 peserta yang berasal dari empat regional berbeda.

Berdasarkan Survei Indeks Literasi Digital Nasional Indonesia yang diselenggarakan oleh Kemenkominfo dan Katadata Insight Center pada tahun 2021, disebutkan bahwa Indonesia masih berada dalam kategori “sedang” dengan angka 3.49 dari 5,00. Berdasarkan data
tersebut, literasi digital sangat diperlukan bagi masyarakat. Dengan pengetahuan dan kemampuan literasi digital yang baik, setiap orang akan lebih kritis terhadap penggunaan
teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan literasi digital di sektor pemerintahan merupakan salah satu inisiasi Kemenkominfo dalam mempercepat
transformasi digital di Indonesia.

Kegiatan dibuka oleh Direktur Pemberdayaan Informatika Kemenkominfo, Bonifasius
Wahyu Pudjianto, dalam sambutannya turut menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi bukti bahwa kerja sama antara Kemenkominfo dan Kemendagri sudah sampai pada titik
yang lebih masif.

“Boleh dikatakan tahun depan kita akan masuk ke tahun politik dan ASN
punya tugas penting. ASN harus netral, tidak boleh terseret ke kiri-kanan agar suasana pemilu tidak memanas. Netralitas ASN sangat penting, kita harus mengisi media sosial
dengan konten yang menyejukkan karena media sosial biasanya menjadi tempat munculnya konflik horizontal. Teknologi informasi internet saat ini memang bisa dilihat dari perkembangan tools, tetapi kita sebagai manusia di belakang layar sebenarnya menjadi sosok yang bisa mengatur dunia digital menjadi lebih positif. Semoga dengan adanya
kegiatan ini dapat dimanfaatkan secara maksimal dan dapat dijalankan manfaatnya pada pelatihan regional masing-masing,” ujarnya.

Baca Juga: Cegah Anak Lahir Stunting, Kemenkes Dorong Asupan Bergizi Untuk Remaja


Kepala BPSDM Kemendagri, Dr. Sugeng Hariyono turut menyampaikan bahwa ASN memiliki kesempatan dan hak untuk dikembangkan kompetensinya.

“Kita ada target 50 juta masyarakat terliterasi digital pada tahun 2024. Saya yakin kita tidak bicara hanya sekedar kuantitas, tapi yang terpenting adalah kualitas. Oleh karena itu, pelatihan tidak hanya sekedar mengarah pada target peserta. Namun, yang jauh lebih penting adalah kita menitik beratkan pada hasilnya. Nah, tahun ini suasana politik mulai hangat, oleh karena itu forum kali ini sangat strategis bagi para calon mentor untuk memikirkan strategi guna melakukan literasi, yang mana masyarakat perlu memahami empat pilar literasi digital", ungkap Sugeng

Sugeng menegaskan tugas semua pihak saat ini adalah kemampuan mendengarkan dan menjelaskan, tidak hanya sekedar memberikan wawasan pengetahuan, namun kita harus menganalisis dan mengintegrasikan berbagai pengetahuan. Selain itu, tujuan lainnya adalah adanya pola perilaku yang berubah, dari yang semula belum memahami tindakan yang benar, menjadi pribadi yang cakap dalam konteks pemanfaatan digital.

"Kita berharap melalui program ini, para calon mentor akan dapat mewujudkan apa yang kita harapkan,” ujarnya.

Kegiatan ini dibagi menjadi lima sesi yang diisi dengan materi mengenai Transformasi Digital Pemerintahan, Peraturan Perundang-undangan, Core Value ASN Berakhlak, Budaya Digital, dan Etika Digital. Sesi pertama mengenai Transformasi Digital Pemerintahan disampaikan oleh Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Cahyono Tri Birowo. Dalam materinya, Cahyono menyampaikan bahwa perlu adanya transformasi digital pemerintahan yang memudahkan kinerja ASN.