Sonora.ID - Staf Ahli Menteri, Titi Eko Rahayu menyatakan apresiasi dan rasa terima kasih atas keterlibatan serius Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) dalam upaya menanggulangi persoalan-persoalan kemanusiaan, kebangsaan, keagamaan, dan lingkungan hidup.
Hal ini disampaikan Titi Eko Rahayu dalam Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) ke-II di Jepara, Kamis (24/11). Kongres ini mengambil tema "Meneguhkan Peran Ulama Perempuan untuk Peradaban yang Berkeadilan”.
“KUPI yang pada awalnya merupakan kegiatan sebuah kongres, dalam perjalanannya menjadi gerakan yang menghimpun individu dan lembaga yang meyakini bahwa nilai-nilai keislaman, kebangsaan, kemanusiaan, dan kesemestaan dengan pendekatan keadilan hakiki berdasarkan teks-teks keagamaan Islam yang rahmatan lil ‘alamin kini semakin berkembang dan memperlihatkan peranan strategisnya dalam membantu pembangunan bangsa Indonesia. KUPI dengan gerakannya telah berhasil menyatukan hidmah keulamaan perempuan dengan inisiatif-inisiatif komunitas dan lembaga yang bergerak pada pemberdayaan perempuan,” ujar Titi.
Titi mengemukakan, keberadaan serta aktivitas Ulama Perempuan tersirat jelas di dalam sejarah bangsa Indonesia.
Namun, nilai patriaki yang sedari dulu berada di dalam masyarakat, mengakibatkan keberadaan dan aktivitas tersebut tidak terdengar apalagi tersurat.
Pada kenyataannya, para Ulama Perempuan telah berkiprah, berkontribusi dalam peradaban, pendidikan, pemberdayaan dengan melaksanakan kegiatan ibadah, pendidikan agama, pendidikan umum, dan menjadi pimpinan atau Nyai di pesantren-pesantren yang tersebar di penjuru nusantara, serta terlibat dalam menghasilkan karya-karya bagi kemaslahatan umat.
“Para Ulama Perempuan telah mengabdi, berkarya, berkontribusi, dan membukakan jalan di berbagai macam bidang pembangunan, dengan saling mengisi dan bekerjasama sehingga menghasilkan sinergi dan kolaborasi untuk menjawab persoalan-persoalan yang kini tengah dihadapi oleh bangsa,” tutur Titi.
Titi menegaskan, persoalan-persoalan yang tengah dihadapi bangsa Indonesia sepatutnya menjadi perhatian bersama baik oleh kalangan individu maupun lembaga atau komunitas, khususnya dalam penanganan persoalan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang tidak bisa diselesaikan secara sendiri.
Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, memberikan mandat kepada KemenPPPA untuk menjalankan 5 (lima) prioritas pembangunan PPPA, yakni: (1) Peningkatan pemberdayaan perempuan di bidang kewirausahaan yang berperspektif gender; (2) Peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pendidikan/pengasuhan anak; (3) Penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak; (4) Penurunan pekerja anak; dan (5) Pencegahan perkawinan anak.
Baca Juga: Berantas TPPO, KemenPPPA Tekankan Pentingnya Peran Organisasi Keagamaan