Medan, Sonora.ID - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 5 Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) memberikan apresiasi atas capaian kinerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Sumatera Utara.
Hal tersebut disampaikan Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) Kantor OJK Regional 5 Sumbagut, Untung Santoso, pada Rapat Pleno TPAKD Semester II tahun 2022 dan Penyusunan Program TPAKD se-Sumut tahun 2023, serta Business Matching UMKM, Kamis (1/12/2022) di Tiara Convention Center, Jl. Cut Mutia, Medan.
Untung menyebutkan indeks literasi keuangan Sumut, tahun 2022, yang telah mencapai 51,69%, dan untuk induksi keuangan, telah mencapai 95,58%.
Inklusi dan literasi keuangan di Sumut juga terus meningkat signifikan, bahkan tertinggi kedua secara nasional setelah DKI Jakarta.
Baca Juga: Gubernur Sumut Harapkan Seluruh Warga Harus Menerjemahkan Makna Washal dalam Kehidupan
Namun, Untung mengingatkan agar tidak berpuas diri, tetap menjaga dan terus berupaya meningkatkannya.
Selain itu, program unggulan TPAKD Sumut, One Village One Agent (OVOA) yang bertujuan memperluas akses keuangan pada triwulan III juga telah menjangkau 592 desa dari target sebesar 115 desa.
Artinya, program kerja OVOA ini telah mencapai 514%. Untuk program UMKM Go Digital telah membantu 887 pelaku UMKM masuk dalam market place.
Pada kesempatan yang sama, Sekdaprov Sumut, Arief S Trinugroho menyampaikan, untuk membuka ketersedian akses keuangan seluas-luasnya kepada masyarakat dan pelaku usaha, TPAKD diharapkan terus meningkatkan strategi dan inovasi.
Salah satunya, bersinergi dengan pemerintah daerah, perbankan, serta instansi terkait lain, untuk bersama-sama mendorong masyarakat mengetahui ketersedian akses keuangan.
Menurut Arief, seluruh program TPAKD ini juga perlu terus disosialisasikan dan dipublikasikan, agar masyarakat dan pelaku usaha mengetahui bahwa mereka akan mendapat kemudahan dalam pembiayaan dan permodalan.
Baca Juga: Kegiatan Kemenkeu Mengajar 7 Medan Sasar 5 Sekolah di Kabupaten Langkat
Hal ini sesuai dengan harapan Gubernur Sumut, dan Wakil Gubernur Sumut, untuk meminimalisir pinjaman ke rentenir yang tanpa syarat macam-macam, bunga yang cukup tinggi, sehingga banyak masyarakat dan pelaku UMKM yang terjebak.
Arief berharap peran TPAKD menjadi motor untuk capaian target indeks inklusi keuangan Sumut sebesar 90% di 2024. (R.a/kominfosumut)