Pontianak, Sonora.ID - Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian (Kementan), Jan Samuel Maringka, melakukan monitoring dan evaluasi terkait SDM, sarana dan prasarana di Balai Proteksi Tanaman Perkebunan (BPTP) Kalimantan Barat, pada Kamis (1/12) lalu.
Menurutnya, BPTP Kalbar harus dilakukan peningkatan sarana dan prasarana. Apalagi, BPTP Kalbar yang hanya memiliki 60 personel harus melayani se-Kalimantan. Tentu saja hal itu dirasa sangat tidak optimal.
“Tentunya kita harus terus melakukan optimalisasi, dan rekomendasi kita tidak boleh melihat kondisinya seperti ini, terus sarana terbatas, personel terbatas dengan 60 orang mereka harus melayani se-Kalimantan,” ungkapnya.
“Baik Kaltim, Kalbar, Kalteng, Kalsel. Ini kita memberikan rekomendasi ke depan ini tidak bisa jadi seperti balai Balai 3, kita harapkan ini dilakukan peningkatan sehingga mereka dapat penambahan personel dan membuat wilayah satuan kerja di tiap provinsi,” imbuhnya.
Baca Juga: Irjen Kementan Kunker ke BPTP Kalbar Upaya Pengawasan Komoditas Perkebunan
Dirinya juga mengecek langsung sarana dan prasarana di sana. Menurutnya, alat-alat yang tersedia di BPTP Kalbar sangat minim. Ia berharap ke depan dapat dilakukan pemekaran atau penambahan sarana dan prasarana.
“Kalau dilihat dari personel yang minim dan peralatan yang minim, kita berharap ke depan dapat dilakukan penambahan-penambahan. Kita melihat Indonesia menghadapi krisis pangan kita tidak berdiam diri tapi mengoptimalisasi agar potensi perkebunan seperti unggulan-unggulan di Kalbar seperti sawit, karet ini perlu mendapatkan proteksi hasil dari perkebunan ini dapat membuat pertumbuhan ekonomi nasional,” ucapnya.
Tak hanya itu, ia juga berharap agar ke depannya Kalimantan Barat dapat menjadi wilayah sentra pengembangan bibit sawit.
“Pengembangan bibit sawit pun harus bergantung dengan balai besar di Sumatra Utara, di Medan. Kita berharap ke depan Kalbar mampu menjadi sentra dari perkembangan pemulihan sentra bibit sawit di masa yang akan datang,” tukasnya.