Pontianak, Sonora.ID – Dalam rangka penyesuaian terhadap sistem kerja pasca penyederhanaan birokrasi serta optimalisasi peran pimpinan dalam pengelolaan kinerja para pejabat fungsional dan pelaksana, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) mengadakan kegiatan Peningkatan Kapasitas ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022.
Kegiatan yang diselenggarakan secara hibrid ini dibuka oleh Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji, di Data Analytics Room Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Rabu (7/12).
Pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah dilakukan dengan menyetarakan 559 Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, dengan rincian 20 Jabatan Administrator menjadi Jabatan Fungsional Ahli Madya dan 527 Jabatan Pengawas menjadi Jabatan Fungsional Ahli Muda.
Hal itu diungkapkan Kepala BKD Provinsi Kalimantan Barat, Ani Sofian, saat menyampaikan laporan kegiatan yang diikuti Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pejabat Administrator di lingkup Pemprov Kalbar.
Sementara itu, dalam sambutan yang disampaikan, Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji meminta Kepala Perangkat Daerah atau pimpinan instansi untuk selalu meng-update situasi, kondisi, dan masalah yang tumbuh dan berkembang dalam tugas-tugas dari lembaga atau dinas yang dipimpinnya.
Baca Juga: Ombudsman Kalbar Targetkan Layanan Pelaporan Di Daerah 3T
Menurutnya, perubahan mindset (pola pikir) pimpinan sangat penting agar bisa menerapkan kolaborasi, inovasi, eksisting, responsibility (tanggung jawab), dan membangun teamwork (kerja tim).
Ia juga berharap kepada seluruh kepala perangkat daerah di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat agar semakin baik kinerjanya. Hal itu bisa diraih dengan memahami tupoksi dan menerapkan sistem kerja yang baik.
"Di akhir tahun 2022, kita bertekad agar seluruh komponen penilaian Pemprov Kalbar bagus di tahun depan, terutama penyerapan anggaran,” tukasnya.