Sonora.ID - Dunia Pendidikan dan kebudayaan di Provinsi Kalimantan Barat setidaknya menghadapi tiga tantangan yang kompleks.
Pertama, factor geografis dan bentang alam yang luas menjadi kendala dalam pemerataan pelayanan Pendidikan di daerah.
Hal ini berdampak pada; penyebaran tenaga kependidikan yang tidak merata di sebuah wilayah, penyebaran sarana dan prasarana Pendidikan seperti sekolah dan penunjang Pendidikan, rentang kendali dan koordinasi yang terbatas karena factor alam seperti daerah yang terisolir karena infrastruktur jalan yang belum memadai, sehingga informasi terkini tentang Pendidikan terhambat.
Kedua, faktor sumberdaya manusia. Faktor ini dapat dilihat dari dua aspek, pertama, kuantitas; kekurangan jumlah tenaga kependidikan yang memenuhi kualifikasi tenaga kependidikan menjadi faktor permasalahan Pendidikan di provinsi Kalbar.
Baca Juga: KPU Kalbar Dan JMSI kalbar, Komitmen Masifkan Informasi Tanpa Hoax Untuk Pemilu 2024
Kualitas; daerah yang terisolir sangat rentan akan kekurangan tenaga kependidikan yang sesuai kualifikasi pendidik dan jenjang kependidikan Strata 1 sesuai amanat UU No. 20 SISDIKNAS Tahun 2003 dan UU No 14 tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
Ketiga, factor kebijakan dan kurikulum. Faktor ini sangat penting menentukan arah kebijakan Pendidikan nasional. Perubahan kurikulum yang begitu cepat, sehingga sekolah di daerah masih belum mengoptimalkan implementasi kurikulum.
Tiga factor tadi berkontribusi besar dalam Indek Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kalimantan Barat dari sektor Pendidikan. IPM di Kalbar saat ini terbilang rendah karena berada di urutan 29/30 dari 34 Provinsi di Tanah Air dengan nilai 68;63 sedangkan nasional rata – rata sudah di atas 70. (72.29).
Dewan Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat akan memaparkan apa saja permasalahan dan tantangan di dunia Pendidikan dan kontribusinya terhadap dunia pendidikan yang sudah dilakukan di Kalimantan Barat selama tahun 2022.
Pada tahun 2022 Dewan Penddikan Provinsi Kalimantan BARAT (DPPKB) telah melakukan serangkaian kegiatan program. Program telah direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi berdasarkan komisi - komisi. Terdapat empat komisi yang berada di dalam DPPKB diantaranya; Komisi Pendidikan Dasar (Komisi Dikdas), Komisi Pendidikan Menengah (Komisi Dikmen), Komisi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (Komisi PAUD/Dikmas), dan Komisi Pendidikan Keagamaan.